Gawat, 6 Kades Diduga Pungut Uang Warga

157
BERBAGI

Laporan : Vona/CJ
LAMPUNG SELATAN – Berdalih pembebasan lahan kawasan register menjadi hak milik, enam Kepala Desa di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan diduga melakukan penarikan uang dari warga, Total penarikan mencapai miliaran rupiah. Iuran di kordinasi perdusun, lalu disetor ke Kades, dengan nama Forum Kepala Desa.

Penarikan dana sengaja dilakukan kepada warga, guna penyelesaian status lahan kawasan register 40 milik negara yang saat ini mereka diami, agar dapat menjadi hak milik. Keenam desa itu, Desa Sumber Jaya (Asep Sudarmansyah), Desa Sinar Rejeki (Paryanto), Desa Margo Lestari (Sonjaya), Desa Puwotani (Sutrisno), Desa Karang Rejo (Pertode), Desa Sidoharjo (Sukarji).

Pengakuan warga Desa Sumberjaya, Rusliwin (48), Kamis (06/12) lalu menyebutkan bahwa Kepala desanya Asep Sudarman, menginformasikan bahwa tanah negara bisa menjadi hak milik pribadi dengan mengacu surat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) bernomor S.292/ BPKH.XX-3/2018 tertanggal 29 Oktober 2018. “Jadi kami dikumpulkan di Balai Desa dan Pak Kades menjelaskan bahwa KLHK telah memberi SK proses pengurusan tanah register 40,” kata Rusiwin.

BACA JUGA  UKM KSR PMI Unit Unila Kirim 7 Relawan Ke Lokasi Bencana

Namun, sambung Rusli, untuk mendapatkan SK tersebut maka warga harus mengelurkan dana. “Nah pengurusan SK tersebut ada dana yang dikeluarkan. Satu desa mencapai sekitar Rp180 juta. Jadi warga masing-masing dipungut biaya besarnya relatif tidak sama rata, ” papar mantan anggota BPD Sumberjaya itu.

Tak hanya di desanya, aksi dugaan penipuan juga dilakukan lima kepala desa tetangga. Di mana, Forum Komunikasi Antara Enam Desa se-Kecamatan Jati Agung menerbitkan surat pemberitahuan bahwa tanah di enam desa tersebut tidak masuk dalam rigister 40 Gedong Wani. Tetapi masuk dalam kawasan fungsi lain, yang siap dapat dibuat sartifikat. “Dengan mengklaim luas tanah 35 ribu hektare yang bukan tanah kawasan, enam desa membuat Pokmas guna pembuatan PTSL,” jelasnya.

Hal senada diutarakan warga Desa Sumberjaya, Ozi. Ia mengaku dana pengurusan SK langsung diambil oleh kepala desa setempat. “Saya sempat tawarkan Rp10 juta, tapi beliau (Asep Sudarman, red) hanya mengambil Rp3 juta,” kata Ozi.

BACA JUGA  KPU Lamsel Gelar Bimtek Bagi Relawan Demokrasi

Informasi lain menyebutkan, satu dusun ditarik uang terkumpul mencapai Rp25-30 juta. Masing masing desa rata rata berjumlah 6 sampai 7 dusun. Belum termasuk warga yang menguasai lahan hektaran. Perkiraan Rp180 juta dikali enam desa sekitar 1 miliar lebih. Penarikan uang kepada warga sudah yang ke tiga kalinya.

SK KLHK hingga saat ini tidak pernah ditunjukan ke warga. Malah dapat surat dari pemantauan kawasan hutan wilayah XX Bandar Lampung, yang menyatakan bahwa kawasan hutan gedong wani register 40 tetap bersetatus kawasan hutan. Sesuai dengan nomor SK. 74/MenLKH-PKTL/KUH/PLA.2/I/20I7. “Hingga saat ini SK tersebut tidak bisa ditunjukan Asep Sudarman, dengan demikin warga Desa Sumber jaya merasa ditipu. Hingga terjadinya ded lock saat pertemuan pembahasan.” paparnya Rusliwin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here