Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari menegaskan penyelundupan gatget merugikan negara hingga triliunan rupiah. Karena itu kasus ini seharusnya ditangani oleh bea cukai.

“ Itu jelas merugikan negara Karena investor itu terbuka pada regulasi pengaturan pajak,” katanya Dalam Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Negara Rugi Triliunan Rupiah, Revisi KUHP Sentuh Penyelundupan Gatget? di Media Center DPR Jakarta, Selasa (6/11).

IKLAN

Menurut Eva , negara-negara seperti Singapura, Hongkong, Guangzou dan sebagainya yang rawan melakukan penyelundupan gatget tersebut.

BACA JUGA  HUT RI Jadi Refleksi Perjalanan Bangsa

Anggota Komisi III DPR RI Teuku Taifiqulhadi mengatakab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur penyelundupan gatget, hp, tab, dan sebagainya. Tapi, hal itu masuk ke dalam pasal kepabeanan pemalsuan, yang pidananya penjara selama 6 tahun

”Penyelundupan gatget ini bisa masuk ke kepabeanan bea cukai atau pemalsuan dalam KUHP. Dalam revisi KUHP penyelundupan ini bisa masuk ke pasal darurat atau lex specialist,” ujarnya.

Taufik menjelaskan pasal 427, yang berbunyi setiap orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan, seolah-olah Keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian , dipidana dengan pidana paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori.

BACA JUGA  APBN Alokasikan Pendidikan Rp 444,131 T

‘Kalau kita menanyakan apakah ada pengaturan lebih lanjut dari pada itu, tidak ada di dalam KUHP, karena ini bersifat adalah administratip law , bagaimana dengan KUHP , KUHP menurut saya kornya in adalah tentang pemalsuan,”jelasnya.[*]

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here