BOARD of Peace atau Dewan Perdamaian yang masih menjadi polemik di tengah masyarakat dunia, terutama Indonesia, harus dipandang sebagai instrumen yang dibentuk sistem internasional untuk mencapai tujuan.
Sebagai sebuah instrumen yang mendapatkan mandat PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025), keberadaan dan efektivitas BoP tentu masih boleh untuk dipertanyakan.
“BoP diharapkan dapat mencapai fase pertama, yakni negative peace atau the absence of violence, di mana tidak ada lagi kekerasan di Gaza,” ujar Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam webinar bertema “Board of Peace dan Dilema Indonesia: Antara Realitas Politik Dunia dan Janji Setia untuk Palestina” Minggu malam, 1 Februari 2026.
Untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Resolusi DK PBB 2803 meminta kelompok perlawanan Hamas meletakkan senjata dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menarik diri dari Gaza. Resolusi itu juga mengatur tukar menukar sandera hidup dan jenazah sandera antara pihak yang bertikai.
Hal lain yang disebutkan di dalam Resolusi itu adalah jaminan tidak ada warga Gaza yang akan dipaksa meninggalkan Gaza. Selain itu, warga Gaza yang sekarang hidup di pengungsian juga dapat kembali ke tanah kelahiran mereka.
Webinar yang diselenggarakan Aqsa Working Group (AWG) ini menghadirkan pembicara lain, yakni Ketua Presidium AWG M. Anshorullah, Anggota Presidium AWG Rifa Berliana, dan Motivator Annisa Theresia, dengan moderator Arina Islami.
Setelah fase negative peace, fase berikutnya adalah fase positive peace di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan sebagai dua negara bertetangga.
“Dalam bahasa Dasasila Bandung (Konferensi Asia Adrika 1955), fase positive peace ini disebut sebagai peaceful coexistence,” ujar Teguh.
Dengan mempertimbangkan bahwa Board of Peace adalah “produk” sistem internasional PBB, Teguh menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan BoP sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia.
Keputusan Indonesia itu, sebut Teguh lagi, tentu didasarkan pada kepentingan nasional yakni menjaga perdamaian dunia, khususnya lagi menjamin kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
Di awal pembicaraannya, Teguh mengutip satu kisah yang masih jarang diketahui masyarakat Indonesia hubungan Indonesia dan Palestina.
Di tahun 1992, Pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat berencana menutup Kedutaan Palestina di 26 negara, termasuk di Indonesia. Keputusan sulit itu diambil Arafat karena PLO mengalami kebangkrutan.
Duta Besar Palestina di Jakarta ketika itu, Ribhi Y. Awad, menyampaikan rencana ini dalam satu pertemuan dengan putra Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo.
Sehari setelah pertemuan itu, Bambang Trihatmodjo menemui Dubes Awad membawa pesan Presiden Soeharto yang intinya meminta agar Kedubes Palestina di Jakarta tidak ditutup karena Indonesia akan membantu operasional Kedubes Palestina.
“Kemerdekaan Palestina telah ada di pikiran setiap kita sejak lama,” ujar Teguh yang juga Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).
Pada bagian lain Teguh mengatakan, Indonesia tidak sendirian di BoP. Selain Indonesia, beberapa negara Muslim lainnya juga memutuskan masuk ke BoP.
Dalam peluncuran BoP di Davos, Swiss, 22 Januari lalu, dari 20 pemimpin negara, 13 di antaranya adalah pemimpin negara Muslim.
Mereka adalah Presiden Kazakstan Kassym-Jomart Tokayev, Presiden Kosovo Vjosa Osmani, PM Pakistan Shehbaz Sharif, PM Qatar Syekh Muhammad bin Abdulrahman al-Thani, Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan, Menlu Turki Hakan Fidan, Ketua Otoritas Eksekutif UEA Khaldoon Al Mubarak, Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Menlu Yordania Ayman Al Safadi, Seskab Bahrain Syekh Isa bin Salman Al Khalifa, Menlu Maroko Nasser Bourita, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
Mengenai pernyataan tidak resmi Presiden Prabowo bahwa Indonesia akan mengevaluasi keanggotaan di BoP bila BoP tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Teguh mengatakan, hal itu memang sudah seharusnya dan memperlihatkan Indonesia tidak memberi cek kosong untuk digunakan negara mana pun.
Pernyataan tidak resmi Prabowo itu disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh pergerakan di Jalan Kertanegara, Jumat petang, 30 Januari 2026. Mantan Ketua KPK RI Abraham Samad yang hadir dalam pertemuan mengutarakan hal itu kepada masyarakat luas. []
Penulis : Desty
Editor : Nara J Afkar
Sumber Berita : Jakarta
