BERBAGI

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah mengajak DPR untuk lebih kritis menilai bagaimana teori cara membaca statistik yang benar. Hal ini sangat diperlukan, agar DPR tidak tertipu dengan statistik yang diajukan oleh pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.

“Saya kira pemerintahan Jokowi ini lebih kurang sensitif, daripada jaman Pak SBY dulu. Kalau Pak SBY itu sudah sadar tentang 40 persen itu, sehingga total kemiskinan di Indonesia, 100 juta itu sebenarnya lebih mendekati kebenaran, daripada menyebut dibawah dua digit,” kata Fahri kepada wartawan usai acara peluncuran buku karyanya yang berjudul “Mengapa Indonesia Belum Sejahtera” di ruang Abdoel Moeis (Operation Room) Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/8).

Lanjut politisi dari PKS itu, cara membacanya adalah ada indeks kerawanan dan ada indeks kedalaman (deep index). Indeks kerawanan itu menjelaskan bagaimana orang Indonesia ini sebenarnya merata disekitar garis kemiskinan, yang gampang naik dan gampang turun, dan itu jumlahnya sekitar 100 juta orang.

“Nah yang kedua, deep index itu meninjau bagaimana orang Indonesia itu miskinnya, miskin banget. Sehingga keluar dari garis kemiskinan itu bukan suatu persoalan yang mudah. Jadi ada orang yang terjebak kemiskinan itu dari generasi ke generasi, tanpa tahu caranya bagaimana ke laur dari garis kemiskinan itu, dan itu terjadi di Indonesia,” sebutnya.

Karena itu, menurut Fahri harus ada kebaranian untuk mendobrak dengan membangun indiktor baru, supaya lebih jujur membaca keadaan masyarakat. Makanya, kenapa judul buku ini ‘Mengapa Indonesia Belum Sejahtera’, bisa dilihat sebagai pernyataan juga pertanyaan.

BACA JUGA  "Lampung Tanam 'Isem Kembang' Presiden"

“Kalau pertanyaan, ya memang saya ingin menggugat banyak indikator lama. Tapi kalau pernyataan, ya memang tadi kalau fakta-faktanya menyebutkan bahwa cara kite melihat kemiskinan, bahwa cara kita melihat kesejahteraan itu sebenarnya ngawur itu. Misalnya, menggunakan Gross Domestic Bruto/GDB untuk (seolah-olah dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang dibangga-banggakan itu) rakyat otomatis jadi lebih sejahtera. Bohong,” katanya.

Sebab dalam GDB itu, tambah Anggota DPR dari Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, yang dihitung adalah total dari barang dan jasa, tanpa menghitung pemanfaatannya, tanpa menghitung efeknya kepada manusia, tanpa menghitung apakah itu menghilangkan jarak dan ketimpangan?

“Misal ada orang asing datang ke desa-desa kita, membongkar tanah kita atas nama investasi. Dalam GDB itu sebagai progres, itu adalah elemen of growth. Tapi, faktanya ini merusak. Nah, kita harus punya statistik yang bisa memantau bahwa pengerusakan adalah pengerusakan, bukan sesuatu yang terus menerus diapresiasi,” cetusnya.

Kemudian yang kedua, lanjut Fahri adalah indikator kemiskinan. Konsumsi karbohidrat sebagai alasan untuk menghitung kemiskinan itu, sungguh kejam. Karena rakyat Indonesia dihitung dari mereka mengkonsumsi kalori 2100 kalori per kapita per hari.

“Itu baru kalori, bagaimana dengan yang lain? Sementara kebutuhan pokok manusia itu berkembang, dan pengeluarannya itu semakin banyak. Bagaimana kita menggunakan indikator yang dipakai seperti itu di abad sekarang ini?” tanya dia seraya meminta semua pihak untuk melihat secara lebih real agar kalau ada pemimpin baru harus mengumumkan yang sebenarnya.

BACA JUGA  Kemarau Tiba, Jokowi Minta Jajarannya Antisipasi Dampak Kekeringan

Saat menyampaikan sambutannya, Fahri Hamzah mengatakan bahwa ide buku ini muncul dari kegelisahannya sejak lama. Pada tahun ke-4 sebagai Wakil Ketua DPR yang membidangi kesejahteraan rakyat, dirinya perlu meninggalkan warisan tentang tugas yang saya jalani, dan ini baru buku pertama dari beberapa buku berikutnya dengan tema sama.

Dalam acara peluncurannya, buku dibedah oleh ekonom Dr. Fuad Bawazier, Guru Besar IPB Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri dan Tenaga Ahli Kesra DPR RI Gianto, SE. Dalam diskusi yang dimoderatori Dr. Saleh Partaonan Daulay (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN) terungkap bahwa kesalahan umum dalam memandang dan memahami persoalan kemiskinan di Indonesia. Diantaranya soal garis batas kemiskinan yang labil dan sangat memungkinkan pemerintah melakukan “lying by statistics” (pembohongan publik melalui data statistik)

Buku “Mengapa Indonesia Belum Sejahtera – Sebuah Upaya Merekonstruksi Makna dan Indikator Kesejahteraan” berisi kritik atas perhitungan pertumbuhan ekonomi (Gross Domestic Bruto) yang selama ini disalahpahami sebagai alat ukur kesejahteraan dan kritik atas pengukuran kemiskinan yang diterapkan di Indonesia.

“Apa yang kita lihat di masyarakat, kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan adalah kontras dari megahnya indikator-indikator ekonomi yang kita punya,” katanya.

Fahri Hamzah sendiri telah menulis 4 judul buku sebelumnya yang berhubungan dengan fungsi dan tugasnya saat itu ketika menjabat posisi di berbagai komisi. Tercatat buku sebelumnya berjudul “Negara, Pasar dan Rakyat”, “Demokrasi, Transisi Korupsi”, “Negara, BUMN dan Kesejahteraan Rakyat” dan “Kemana Ujung Century” yang ditulisnya saat aktif di Pansus Bank Century. [heri/lintas]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here