Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Jumlah korban meninggal pasca pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak legislatif dan pemilihan presiden (pilpres) pada 17 April lalu, bertambah menjadi 139 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan 548 orang dilaporkan sakit.

Menanggapi kejadian ini, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/4), menyatakan kalau kejadian tersebut bukan lah hal yang wajar, mengingat banyaknya korban yang meninggal dan jatuh sakit.

IKLAN

“Itu nggak normal. Orang dikasih kerjaan, terus sampai meninggal ratusan itu nggak normal loh. Jangan dianggap normal. Peristiwa ini sangat memprihatinkan,” katanya.

BACA JUGA  Menteri Perdagangan Membunuh Karakter Petani

Menurut Fahri tidak ada di dunia ini, di negara demokrasi mana pun pemilu yang memakan korban hingga ratusan orang meninggal dunia, ribuan yang sakit seperti pemilu di Indonesia ini. Bahkan, sampai ada korban sosial berupa disintegrasi yang mengaga, ada korban ekonomi karena harus mengeluarkan dana lebih dari 26 triliun, juga korban politik yang tidak stabil dalam kurun yang begitu lama.

BACA JUGA  DPR Minta KPK Melakukan Pembekalan Anti Korupsi Bagi Anggota DPR

“Jadi korban yang begitu besar ini harus segera diakhiri. Ini terjadi akibat adanya kesalahan sistemik dalam cara kita menata regulasi dan kelembagaan pemilu, serta juga kultur daripada petugas pemilu kita,” cetusnya lagi.

Kendati bukan di Komisi II DPR dan tidak ikut membahas Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik (Parpol), namun Fahri menilai kalau kejadian yang tidak normal tersebut akibat sistem yang sejak awal diterapkan dalam Undang-Undang Pemilu itu salah disain, sehingga korbannya banyak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here