Fahri Berharap Tiga Capres Bisa Lakukan Perubahan

Kamis, 26 Oktober 2023 | 13:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, bahwa sistem presidensial 20 persen tidak menciptakan koalisi rasional, tetapi koalisi irasional lebih banyak.

“Karena semua ingin memenuhi tiket 20 persen, sehingga berkumpullah orang-orang yang banyak anomaliya seperti di koalisi perubahan ada dua partai yang masih di dalam kabinet, ikut programnya Pak Jokowi (Joko Widodo), tapi menyebut dirinya antitesis Pak Jokowi dan mengusung perubahan,” kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talks bertema ‘Sah! Prabowo-Gibran: Membaca Peluang dan Tantangannya’, Rabu (25/10/2023).

Demikian juga dengan PDIP yang tetap menyebut kelanjutan dari pemerintahan Jokowi, tetapi tidak berada dalam Koalisi Indonesia Maju.

“Harusnya mereka secara rasional menyusun langkah persaingan politik, tetapi muncullah hal-hal yang tidak rasional yang bersifat simbolik,” katanya.

Hal itu terjadi, karena memang sistemnya tidak mengatur, seperti tidak adanya debat calon presiden (capres) yang dilakukan sejak awal oleh para ketua umum partai atau juru bicara.

“Inilah problematik kita sekarang, sehingga menciptakkan hal-hal tidak rasional dan simbolik. Sejak awal kami sudah mengusulkan agar konstetasi ini berbasis kabinet, koalisi besar 2019-2024 antara yang sedang berkuasa melawan siapa penantangnya. Kan akan lebih asyik sekali pertarungan kalau begitu,” katanya.

Namun, disayangkan koalisi besar yang menggagas bersatunya Jokowi-Prabowo tersebut, sekarang terpecah menjadi tiga capres, yakni pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Karena memang sudah pecah tiga, dan mungkin bisalah yang sebelah disebut sebagai penantang. Bagusnya setelah menyebut dirinya penantang keluar dari kabinet dan betul-betul menantang jalannya pemerintahan,” katanya.

Karena itu, Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai keinginan untuk rekonsiliasi dan keberlanjutan pemerintahan Jokowi ada di pundak pasangan Prabowo-Gibran, bukan di pasangan Ganjar-Mahfud, apalagi pasangan Anies-Muhaimin.

“Mudah-mudahan para pengamat bisa mengkritisi situasi ini, karena memang alur dari cara berpikir pembentukannya kira-kira seperti itu. Ada sisi rasionalnya dan ada sisi irasionalnya. Politik itu memang tidak pernah sepenuhnya rasional, karena variabel-variabelnya begitu banyak dan kompleks,” ujarnya.

Baca Juga:  Tim Itjen Kemendagri Lakukan Pembinaaan di Lampung

Fahri menegaskan, apabila Partai Gelora masuk ke Senayan, akan lakukan pembenahan sistem pemilu, terutama yang mengatur soal treshold 20 persen.

Namun, bukan hanya itu juga yang harus dibenahi misalnya, partai pendukung yang tidak mempunyai tiket, tetapi mendukung salah satu pasangan capres, harus dimasukkan ke dalam kertas suara.

“Kami sudah tidak bisa mengusung capres sendiri, kita mendukung pun di kertas suara tidak ada. Logo Partai Gelora tidak ada, kan aneh. Padahal kita mendukung Prabowo-Gibran, tapi di kertas suara tidak ada Partai Gelora. Inilah bagian dari konsekuensi dari situasi politik sekarang dan harus kita terima. Hal-hal inilah yang kita perjuangkan untuk dilakukan perubahan Sistem Pemilu,” tegas Fahri.

Fahri mengatakan, sebagai partai politik yang mengusung gagasan dan narasi, Partai Gelora membuka ruang dialog untuk beragumen mengenai ideologi seperti menggelar diskusi Gelora Talks setiap pekan yang kini telah memasuki episode ke-109 dengan mengundang berbagai narasumber yang berkompeten.

“Gelora Talks itu bagian dari kontribusi kami untuk memberikan pencerahan kepada publik. Jadi ketika ada partai beragumen tentang ideologi, maka dia harus punya keberanian untuk membuka dialog yang substantif ya tentang formulasi apa sistem yang kita tawarkan,” ujarnya.

Fahri berharap nantinya Partai Gelora dapat membentuk satu fraksi, sehingga dialog-dialog tentang ideologi akan semakin diintensifkan, termasuk dialog mengenai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ideal.

“Sekarang kita sudah punya tiga pasang, ya enam orang itu semuanya itu diselimuti oleh banyak hal yang tidak ideal, tetapi sudah kita putuskan. Mudah-mudahan akan membuka jalan ke depan untuk menghasilkan satu perubahan yang baik secara bertahap,” pungkasnya.

*Eksperimen Politik*

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik, FISIP Universitas Indonesia (UI) Hurriyah mengatakan, banyak eksperimen politik yang diuji coba untuk memenangkan kotestasi di 2024, karena kompetisi ketidakpastiannya sangat tinggi.

Baca Juga:  Peringati Tahun Baru Islam 1447 H, Wamenag : Masjid Harus Jadi Sumber Kehidupan

“Tidak ada satupun calon yang hari ini mampu men-secure-kan, mengamankan 50% suara. Semuanya kalau kita lihat , di kisaran 30-20 persen. Akhirnya partai nyoba ini, nyoba itu, semua nggak ada jaminan berhasil. Mau di Prabowo, Ganjar, Anies semua sekedar asumsi mau mendulang suara, itu bagian dari eksperimen politik,” kata Hurriyah.

Hurriyah jutsru mengkwatirkan para capres akan menggunakan kembali politik identitas untuk mendulang suara, karena ketidakpastian kompetisinya begitu tinggi.

“Kekhawatiran saya ketika ketidakpastiannya begitu tinggi kompetisinya begitu sengit. Politik identitas dipakai sebagai cara terakhir untuk memainkan emosi masa. Kita perlu berkomitmen serius sekali, agar kasus 2019 tidak terjadi lagi. Cukup Pemilu 2019 yang kita rusak,” katanya.

Hurriyah meminta semua capres dan partai politik berkomitmen untuk tidak memainkan lagi politik identitas, terlepas dari semua kelebihan dan kelemahan pasangan capres-cawapres yang ada.

“Pemilu 2024 jangan dirusak lagi seperti seperti Pemilu 2019. Semua calon yang bertarung hari ini, terlepas dari kelebihan dan kelemahan masing-masing, semua partai dan capres untuk tidak mempolitisasi politik, terutama identitas agama dan identitas etnis lagi di Pemilu sekarang,” pintanya.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik, FISIP UI mengatakan, eksperimen mengusung anak muda di Pilpres 2024 bisa menjadi batu uji bagi partai politik untuk mendorong mereka maju di Pilkada.

“Partai mengusung anak-anak muda di pencalonan di dalam semua Pemilu, tidak hanya Pileg atau Pilpres, tetapi Pilkada. Partai bisa mendorong kadernya, yang anak muda, apakah mereka dipilih karena seorang aktivis atau ada hubungan kekerabatan dengan elite tertentu. Saya kira ini bisa diuji hari ini,” katanya.##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Pemprov Ajak Muslimah Ambil Peran Strategis
Ketua TP PKK Dorong Inovasi Sambel Seruit
Usai Rolling Jabatan, Elfianah Roadshow Sertijab 5 Camat yang Baru Di Lantik
Dibimbing Nurul, Mahasiswa FP UNILA Raih Hibah PKM-RE DIKTI 2025 dan Siap Melaju ke PIMNAS
Sinergi Pemprov Lampung dan TNI, Kodam XX/Radin Inten Menuju Kenyataan, Lampung Siap Jadi Sentra Pertahanan Strategis di Sumatera
UIN Raden Intan Jadi Tuan Rumah POMPROV 2025 Cabor Panjat Tebing dan Bulu Tangkis
Bupati Tanggamus Buka Musda MUI
Keluarga Korban Tragedi Semanggi I Tolak Penulisan Ulang Sejarah Oleh Fadli Zon

Berita Terkait

Sabtu, 5 Juli 2025 - 22:59 WIB

Pemprov Ajak Muslimah Ambil Peran Strategis

Sabtu, 5 Juli 2025 - 22:54 WIB

Ketua TP PKK Dorong Inovasi Sambel Seruit

Sabtu, 5 Juli 2025 - 22:48 WIB

Usai Rolling Jabatan, Elfianah Roadshow Sertijab 5 Camat yang Baru Di Lantik

Sabtu, 5 Juli 2025 - 10:52 WIB

Dibimbing Nurul, Mahasiswa FP UNILA Raih Hibah PKM-RE DIKTI 2025 dan Siap Melaju ke PIMNAS

Jumat, 4 Juli 2025 - 15:24 WIB

Sinergi Pemprov Lampung dan TNI, Kodam XX/Radin Inten Menuju Kenyataan, Lampung Siap Jadi Sentra Pertahanan Strategis di Sumatera

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Pemprov Ajak Muslimah Ambil Peran Strategis

Sabtu, 5 Jul 2025 - 22:59 WIB

#CovidSelesai

Ketua TP PKK Dorong Inovasi Sambel Seruit

Sabtu, 5 Jul 2025 - 22:54 WIB