BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Pemerintah meninjau kembali atau membatalkan rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk 54 bidang usaha.

“Kebijakan ini dinilai berpotensi menurunkan elektabilitas Presiden Joko Widodo jika kebijakan ini tetap diterbitkan,” katanya dalam Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Tunda Relaksasi Pelepasan Daftar Negatif Investasi’ di Media Center Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (29/11).

“Ini men-downgradeelektabilitas Presiden yang sedang mencalonkan kembali pada Pilpres 2019,” tambahnya.

BACA JUGA  RUU PKS Potensi Bertabrakan Dengan RKUHP

Menurut Bamsoet kebijakan relaksasi DNI dapat menggerus elektabilitas Jokowi karena dapat merugikan dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan yang menjadi salah satu poin dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 ini sudah menuai banyak protes dari para pengusaha.

“Saya juga banyak mendapat keluhan dari masyarakat,” katanya.

Politisi Golkar ini menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan relaksasi DNI ini. Ia juga meminta agar menteri-menteri teknis di bidang ekonomi dapat memperbaiki koordinasi dalam membahas Paket Kebijakan Ekonomi ke-16.

BACA JUGA  Bamsoet Ingin Pancasila Mendunia

“Para menteri diminta untuk tak silang pendapat lantas mengumumkannya ke publik. Pasalnya, hal tersebut dapat menimbulkan simpang-siur informasi di antara masyarakat,” ujar Bamsoet.

Pemerintah saat ini telah mengeluarkan lima bidang usaha dari daftar bidang usaha yang diusulkan untuk direlaksasi dari DNI. Lima usaha itu dikembalikan untuk dicadangkan bagi UMKM. Alhasil, semua pelaku bisnis yang ingin berusaha di lima bidang usaha tersebut harus tetap mengurus perizinan.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here