Laporan: Vona
BANDARLAMPUNG-Sepekan terakhir sosialisasi bakal calon walikota di Bandarlampung terus diwarnai keributan antar tim dengan aparat, kelurahan maupun kecamatan.

Dosen Hukum Pidana Fakultas Universitas Lampung (Unila) Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H. menegaskan bisa di pidana, jika merujuk Pasal 149 KUHP. Dalam UU KUHP, yaitu pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang.

Ayat 1 berbunyi “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah.

BACA JUGA  Yohadi Kembali Pimpin Golkar

Dalam konteks pasal ini? Pemberian sembako? Ya ada hadiah atau janji, mengajak memilih atau tdk memilih.  Pemberlakuan KUHP 149 mutlak dapat diberlakukan sebelum pelaksanaan pilkada.

“Putusan Pengadilan Negeri Medan ada calon yang money politik sebelum ditetapkan calon. Dia dipidana pakai Pasal 149 KUHP. Karena UU Pemilu unsurnya adalah pasangan calon. Sedangkan Yusuf Kohar dan Rycko Menoza (Golkar-red) yang bersangkutan belum calon.  Jadi tidak bisa pakai uu pemilu. Jangan kan bagi sembako, bagi janji aja bisa di pidana,” ujar Eddy.

BACA JUGA  Ini Jago PDIP di Pilkada Lampung!

“Apabila sudah tahapan pilkada, berlaku uu pemilu sesuai dengan Pasal 103 KUHP, Lex specialis derogat legi generale. Kalau unsur hadiah atau janji terpenuhi,  pidana,” imbuh Eddy.

“Dulu Yusuf Kohar bagi-bagi sembako dengan uang pribadi, bkn dari APBD katanya. Waktu ketemu saya sudah diingatkan, walau pakai uang sendiri bisa kena Pasal 149, maka beliau stop. Menurut saya, sebaiknya gak ada bagi-bagi sembako,”pungkas Eddy. [*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here