DPRD Minta Sanksi ASN Koruptor Tegas

32
BERBAGI

Laporan : M.DANIS MULYA/ILHAM PRAYOGI

BANDAR LAMPUNG – Sebanyak 26 orang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Pemerintahan Provinsi Lampung tersandung kasus Korupsi dan belum di beri sangsi sesuai aturan yang berlaku oleh pemerintah Provinsi Lampung

Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal mengatakan terkait ASN Koruptor harusnya ada ketegasan dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan inventarisasi dan pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku. Terlebih Mendagri menghimbau agar permasalahan ASN Koruptor bisa selesai sampai Desember 2018.

BACA JUGA  Rakor Data Kependudukan untuk Smart Village

“Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi Lampung bagaiamana mekanisme pemberhentian ASN koruptor,  kami harap ada kepastian hukum agar tidak ada masalah seperti ini lagi dikemudian hari, “kata dia di ruang kerja ketua Dewan kepada Lintaslampung.com ,  Rabu 19-09-2018 .

BACA JUGA  Ada Penataan Dunia Seni, DKL Dilantik

Menurutnya ,sudah jelas aturannya bahwa ASN yang tekah dikenakan sanksi pidana korupsi harus PDTH.
Namun kenapa tidak ditindaklanjuti,  bahwa keputusan hukum harus ditaati, karena aturannya jelas.  Kedepan,  pemerintah melalui BKD,  Inspektorat,  semestinya menindaklanjuti dan mengajukan proses PDTH bagi ASN Koruptor, kata Dedi.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here