Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Komisi XI DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan, dengan prioritas pembahasan atas permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), AJB Bumiputera 1912, PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero) dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

“Selama ini yang menjadi sorotan adalah Jiwasraya, kemudian berkembang pula fokus pada persoalan yang dialami Bumiputera, Asabri, Taspen, dan Bank Muamalat,” kata Ketua Komisi XI Dito Ganinduto dalam konferensi pers di Gedung DPR Jakarta ,Selasa (21/1).

Ia menjelaskan alasan di balik keputusan memasukkan Taspen, Bumiputera, Asabri, dan juga Muamalat dalam Panja tersebut.

“Kami membuat Panja Pengawasan Industri Jasa Keuangan. Dan Asabri juga baru-baru ini mencuat permasalahannya, kemudian ada beberapa [termasuk] Bank Muamalat juga dapat imbauan dari para pemegang saham dan dari nasabah, karena ada uang umat di Bank Muamalat,” kata Dito.

BACA JUGA  Debat Capres-Cawapres Penjelasannya Jangan Setengah-Setengah

Anggota DPR Fraksi Partai Golkar dapil Jawa Tengah VIII ini menjelaskan pihaknya sudah melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait sebelum Panja ini.

“Kami membuat Panja dan kami akan memperdalam masalah ini dan akan selesaikan [koordinasi] dengan Komisi VI untuk AJS Jiwasraya,” tegasnya.

“Kami sudah dapat konfirmasi ini sudah setengah jalan, karena itu kami bentuk Panja sehingga kami bisa memanggil stakeholder terkait, OJK, dan dari mana pun juga sehingga akan mempercepat penyelesaian ini. Kira-kira begitu,” tambahnya.

BACA JUGA  Firman: Warna E-KTP WNA Harus Beda

Menurut Dito dari persoalan lima perusahaan yang masuk dalam pembahasan Panja ini, akan ditentukan skala prioritas terlebih dahulu untuk diselesaikan.

“Jadi nama-nama itu, AJS, Bumiputera, Muamalat, Asabri dan Taspen ini adalah skala prioritas yang diputuskan kemarin. Sambil jalan, yang akan kami kita lakukan [pembahasan], nama-nama anggota Panja hari ini masuk dan akan lakukan dengan AJS terlebih dulu,” jelasnya.

“Karena dalam perjalanan itu, pertama yang kita panggil OJK. Besok [Rabu 22 Januari], jam 10, akan rapat dengan OJK. Tapi bukan rapat panja, tapi rapat komisi XI DPR dengan OJK. Di mana kita akan memulai. Karena semua ada dalam pengawasan OJK.” punvgkas Dito.(*)

- Advertisement -
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here