BERBAGI

JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah -DPD RI- mengadakan Rapat Konsultasi Tertutup dengan Penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu di lantai 8 gedung DPD, Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (24/7).

Hadir dalam pertemuan ini KPU Arif Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan beberapa anggota komisioner kedua lembaga. Sementara dari pihak DPD diwakili oleh Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO), Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan Ketua Komite Ini DPD Akhmad Muqowam serta para anggota lainnya.

BACA JUGA  Andi: Bukan Tipikal Herman HN

Dalam kesempatan itu, kedua belah pihak membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Aturan Calon Anggota DPD yang akan maju di Pemilu 2019 tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik.

Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan putusan MK terkait Calon Anggota DPD tidak boleh Pengurus Partai Politik itu sudah jelas.

“Ini untuk menjelaskan putusan MK, termasuk teknisnya nanti gimana soal peluang DPD,” katanya.

BACA JUGA  Soal Data Ganda, KPU Janji Akan Verifikasi

Arief mengatakan Keputusan MK itu sudah final dan mengikat sehingga KPU dalam waktu dekat akan membuat aturan yg dituangkan dalam PKPU atau lainnya.
“Putusan MK itu final dan mengikat jadi setiap warga negara harus mematuhinya,” ujarnya.

Dalam pertimbangannya, MK menyarankan KPU untuk meminta calon anggota DPD yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis sebagai bukti telah mundur sebagai pengurus partai politik.[heri/lintas]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here