BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo
SALATIGA – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menemukan bahwa banyak Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah. Oleh karena itu, berdasarkan UU No.2 Tahun 2018 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD), DPD RI diberikan wewenang dan tugas baru untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (raperda) dan peraturan daerah.

Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam mengatakan bahwa fenomena Perda selama beberapa tahun terakhir diantaranya temuan KADIN sebanyak 1006 perda yang memberatkan dunia usaha, penelitian Komnas perempuan menemukan 421 perda diskriminatif, Kemendagri sebelum Putusan MK Nomor 137/PUU-XII/2015 telah membatalkan 3200-an perda, serta Kementerian Keuangan menemukan 4000 perda bermasalah.

BACA JUGA  Pegawai DPD RI dapat Bantuan

“Kementerian Keuangan kemudian meminta Kemendagri untuk mencabut dengan mengkaji dan mengevaluasi perda dan hasilnya 1000 perda dibatalkan,” ujar Akhmad Muqowam dalam acara Seminar Nasional bertajuk ‘Relasi Baru DPD dan DPR di UU MD3’ yang diselenggarakan HMJ Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, Selasa (30/10).

BACA JUGA  Ketua DPD Pimpin Sidang Para Ketua Parlemen MIKTA

Menurut Akhmad Muqowam dalam pengujian Raperda dan Perda pasca UU Nomor 2 Tahun 2018 standar pengujian yang dilakukan oleh DPD RI yaitu kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan, kejelasan rumusan, pemenuhan asas materi muatan, potensi disharmoni dan efektivitas implementasi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here