Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa menegaskan Penataan partai politik menjadi sumber utama sekaligus kunci dalam rekrutmen kader agar tidak ada dinasti politik.

“Hanya saja dinasti politik itu sudah terjadi sejak pilkada langsung tahun 2005, dan UU itu kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun ditolak oleh MK,” tegasnya.

“Kalau pengelolaan parpol bagus dan transparan, maka tak akan ada dinasti politik maupun ‘pasar gelap’ untuk menjadi kepala daerah, presiden, wakil presiden, atau pejabat eksekutif dan legislatif. Sebab, selama ini ‘pasar gelap’ itu yang menyulitkan dan menjadi mahal menjadi calon kepala daerah,” tambah Saan disampaikan dalam forum legislasi ‘UU Pilkada dan Dinasti Politik’ bersama anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera (F-PKS), Zulfikar  Arse Sadikin (F-Golkar), dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggaini di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (28/7).

BACA JUGA  Kalau Boeing 737 Max 8 Gak Aman Jangan Diteruskan Pembeliannya

Menurutnya yang harus diperbaiki itu pengelolaan parpol. Jangan sampai mereduksi kualitas, kemampuan, kompetensi, track record, dan komitmen calon. Artinya, parpol jangan memajukan calon yang ujug-ujug dan tak pernah di parpol.

“Tapi, syarat maju pilkada dengan syarat 20 persen kursi DPRD juga mempersulit. Sehingga ada yang borong parpol, maka muncul calon yang kurang bahkan tidak memenuhi kualifikasi, dan itu menyulitkan mencari calon alternatif,” jelas Saan

Anggota Komisi II DPR FPKS Mardani Ali Sera menjelaskan dinasti politik itu sangat buruk bahkan menjadi residu dalam politik. Terlebih akan menjadi kepala daerah itu tak saja menangani masalah ekonomi, tapi juga sosial politik, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

BACA JUGA  Azis: Perseteruan AS-Iran Berdampak ke NKRI

“Paling tidak sudah di parpol selama dua tahun. Untuk Pak Jokowi, saya kira akan lebih baik kalau menjadi guru bangsa, karena tuntutan reformasi itu salah satunya menghapus KKN,” katanya.

Direktur Perludem Titi Anggraini menyoroti politik oligarki parpol, yang memang dikuasai oleh segelintir orang. Dari hegemoni penmbiayaan, struktur pusat hingga daerah, keputusan, dan lainnya ditentukan oleh pimpinan parpol.

“Jadi, parpol ini menyumbang kekerabatan dan praktek transaksional dalam politik sangat besar. Ditambah lagi kesadaran masyarakat rendah, maka upaya meleanggengkan kekuasaan itu tak berubah,” tuturnya.(*)

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here