Diduga Oknum ASN Tak Netral, Konsultan Hukum Paslon Hamartoni-Romli : Jika Terbukti, Pj Bupati Lampura Harus Tanggung Jawab

Rabu, 25 September 2024 | 15:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LAMPUNG UTARA – Ketua Tim Konsultan Hukum Hamartoni – Romli, Dr.Suwardi, S.H.,M.H.,CM.,CPCLE meminta kepada Penjabat (Pj) Bupati Lampung Utara agar melakukan pengawasan sekaligus penindakan tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kedapatan tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada.

“Saat ini sudah memasuki tahapan kampanye yang ditetapkan oleh KPU, yang tentunya ada aturan hukum yang harus kita patuhi bersama. Terutama bagi para ASN yang telah diultimatum untuk terus menjaga netralitasnya,” kata Suwardi, kepada lintaslampung, Rabu, 25 September 2024.

Praktisi hukum kondang di Bumi Ragem Tunas Lampung itu juga menegaskan, Pj. Bupati harus benar-benar memastikan bahwa jajarannya di lingkup Pemkab Lampura tidak akan cawe-cawe dengan salah satu calon. Sebab tolok ukurnya, selama masa sosialisasi banyak oknum camat, oknum kades, serta kepala dinas yang diduga kuat menggunakan jabatannya untuk mensosialisasikan salah satu calon.

“Setiap enam bulan sekali jabatan Pj Bupati akan di evaluasi oleh Kemendagri atas kinerjanya dilapangan. Salah satu tugas utama Pj. Bupati adalah memfasilitasi dan mensukseskan penyelenggaraan Pilkada di daerah sampai dilantiknya bupati/wakil bupati terpilih. Jika sampai ada anak buahnya yang tidak netral dalam pilkada, Pj. Bupati harus bertanggungjawab,” tegas dia.

Baca Juga:  Dimediasi Pemkab dan Kodim 0421/LS, Persoalan Pembayaran Pembangunan Gerai KDMP Pulau Jaya Tuntas Secara Musyawarah

Pria yang kini juga menjabat sebagai Wakil Rektor di Universitas Muhammadiyah Kotabumi itu juga mengatakan, bahwa Tim Konsultan Hukum Hamartoni – Romli sudah meminta kepada seluruh anggota DPRD dari Partai Koalisi untuk melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap ASN yang tidak netral, selama masa kampanye yang akan ditetapkan jadwalnya oleh KPU.

“Agar laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, saya juga sudah meminta kepada seluruh anggota DPRD dari Partai Koalisi, tim pemenangan, serta Koordinator kecamatan dan Koordinator Desa, agar dilengkapi dengan barang bukti, baik berupa rekaman suara, video maupun gambar atau poto,” jelasnya.

Masih kata dia, memasuki tahapan kampanye ini, Pj. Bupati sudah bukan saatnya lagi untuk pura-pura tidak mengetahui kelakuan beberapa oknum jajarannya yang tidak netral dengan mendukung salah satu calon tertentu.

Baca Juga:  Alasan Non Teknis Jadwal Pilwabup WK Berubah

“Pj. Bupati harus memastikan bahwa seluruh ASN di Lampung Utara netral dan tidak terlibat dalam mendukung salah satu calon tertentu. Sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja Pj. Bupati dan ASN di Lampung Utara, kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kemendagri,” tutur Bang Suwardi, sapaan karibnya.

Tak hanya itu, Suwardi juga meminta kepada Bawaslu dan Panwas di semua tingkatan, agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik mungkin, agar dalam pelaksanaan Pilkada di Lampung Utara ini dapat berjalan dengan baik, aman dan kondusif.

“Saya juga menghimbau kepada seluruh tim pemenangan Hamartoni – Romli agar lebih bijak dalam menggunakan medsos, dan jangan mudah terprovokasi dengan segala bentuk isu yang akan merugikan diri sendiri maupun pasangan calon yang diusung. Mari kita ciptakan Pilkada damai di Lampung Utara yang kita cintai ini,” ujar Suwardi menandaskan.


Penulis : Rudi Alfian


Editor : Nara


Sumber Berita : Lampung Utara

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Pemprov Lampung Lantik Tiga Pejabat, Sekdaprov Tekankan Penguatan Pembangunan Manusia
Targetkan Pramuka Aktif Di Setiap Tingkatan, Kwarran Kasui Kunjungi Tiap Gudep
Pemprov-DPRD Sepakat Awas Ketat BBM Subsidi, Antrean Masih Panjang
Polres WK Ungkap Curas 5 TKP Dan Penimbunan BBM
Sultan Dorong Donor Darah Digelar Serentak di 38 Provinsi
Junainah Jabat Lurah Kasui Pasar
Tim Media Gubernur dan Dugaan Pembatasan Peliputan, Semua Tahan Diri
Beda TMT, Beda Waktu Gaji PPPK Paruh Waktu, BKD Lampung Selatan Pastikan SK Perpanjangan Segera Terbit

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:16 WIB

Pemprov Lampung Lantik Tiga Pejabat, Sekdaprov Tekankan Penguatan Pembangunan Manusia

Jumat, 9 Oktober 2026 - 08:38 WIB

Targetkan Pramuka Aktif Di Setiap Tingkatan, Kwarran Kasui Kunjungi Tiap Gudep

Kamis, 8 Oktober 2026 - 18:55 WIB

Pemprov-DPRD Sepakat Awas Ketat BBM Subsidi, Antrean Masih Panjang

Kamis, 8 Oktober 2026 - 18:45 WIB

Polres WK Ungkap Curas 5 TKP Dan Penimbunan BBM

Kamis, 8 Oktober 2026 - 14:09 WIB

Sultan Dorong Donor Darah Digelar Serentak di 38 Provinsi

Berita Terbaru

Berita Utama

Polres WK Ungkap Curas 5 TKP Dan Penimbunan BBM

Kamis, 8 Okt 2026 - 18:45 WIB

Berita Utama

Sultan Dorong Donor Darah Digelar Serentak di 38 Provinsi

Kamis, 8 Okt 2026 - 14:09 WIB