BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Anggota MPR dari Fraksi Nasdem, Johnny G Plate, menegaskan renegosiasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada Freeport sebagai bentuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara menghormati investor asing.

“Ada kepentingan nasional yang harus diperhatikan dan perlu tata kelola baru agar saham yang dimiliki pemerintah semakin besar”, tegas Jhonny saat menjadi pembicara dalam ‘Diskusi Empat Pilar MPR’ dengan tema Mayoritas Saham Freeport, Pengelolaan Pertambangan Indonesia Berdaulat? yang digelar di Press Room, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (8/10).

Johnny mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengambil alih Freeport. Langkah yang dilakukan dengan cara mekanisme komersil disebut cara aman untuk menjaga kenyamanan investor asing dalam menanamkan investasinya di Indonesia. “Bukan dengan cara mekanisme politik” yang seharusnya mekanisme komersil sejalan dengan upaya kita untuk membuka seluas-luasnya investasi asing”, papar pria asal Flores, Nusa Tenggara Timur, itu.

Masalah Freeport diakui Jhonny merupakan masalah yang panjang sejak pembebasan Papua. Disebut tak mudah melakukan renegosiasi. Untuk itu dirinya memuji apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini.

“Pemerintah secara sungguh-sungguh melakukan nasionalisasi terhadap sumber daya alam yang ada”, ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan Freeport adalah gunung-gunung yang digali dan sekarang menjadi kubangan besar.

“Itu merupakan kekayaan kita”, ujar Dosen Universitas Al Azhar Indonesia itu bertanya di mana kesejahteraan yang dinikmati masyarakat dengan adanya sumber daya alam yang melimpah.

Masyarakat di sekitarnya disebut hanya bisa mengambil emas di sungai dengan cara diayak. “Ada sesuatu yang salah sehingga perlu diperbaiki”, jelas Ujang.

Ia membandingkan dengan kekayaan minyak yang ada di Arab Saudi di mana dari minyak itu masing-masing penduduk mendapat uang sebesar Rp 5 juta.

Untuk itu alumni UIN Sunan Gunung Djati ini mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam soal Freeport. “Mengambil alih Freeport saat ini merupakan momentum yang terbaik, Jadi perlu diapresiasi”, pungkas Ujang.

Pernyataan apresiasi kepada pemerintah yang sukses mengambil alih Freeport juga disampaikan oleh anggota MPR dari Fraksi Hanura, Inas Nasrullah Zubir. Pengambil alihan Freeport tahun ini dipujinya. “Ngapain harus nunggu tahun 2021”, ujarnya.

Langkah pemerintah disebut Inas sebagai bentuk menegakan kedaulatan energi. “Hanya terjadi di era pemerintahan sekarang yang punya komitmen itu”, pungkasnya.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here