Laporan: Rizki F

BANDARLAMPUNG-Kajati Lampung Diah Srikanti menjelaskan bahwa secara historis institusi kejaksaan RI memiliki kewenangan dalam rangka pelaksanaan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara.

Hal ini diungkap Diah saat penandatanganan MOU antara Pemprov dan Kejati Lampung (5/1).

“Eksistensi Kejaksaan di bidang hukum perdata masih berlangsung hingga saat ini dan diberi alas hukum dengan undang-undang nomor 5 tahun 1991 tentang kejaksaan RI yang kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 16 tahun 2004 dimana di dalam pasal 30 ayat (2),” jelas Diah.

BACA JUGA  Arinal Pastikan Bandara Lakukan Protokol Kesehatan

Tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, lanjut Diah, juga dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden RI nomor 38 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan RI.

Beberapa lingkup tugas yang merupakan kewenangan bidang perdata dan tata usaha negara melalui fungsi jaksa pengacara negara secara prioritas yaitu meningkatkan peran kejaksaan dalam mendukung performa kinerja Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD untuk memulihkan dan menyelamatkan aset daerah.

BACA JUGA  Anak Pasien 13 yang Meninggal, Disarankan Isolasi Mandiri

Lebih lanjut, Diah menjelaskan jika dianalisis, kegiatan pemerintahan adalah perbuatan hukum yang dilandasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang masuk dalam lingkup bidang publik, perdata dan tata usaha negara.

“Di sinilah pemerintah sebagai badan hukum memerlukan wakil sebagai kuasanya dan kejaksaan dapat ditunjuk mewakili kepentingan tersebut. Dengan harapan melalui pendampingan hukum ini memberikan sumbangsih bagi peyelenggaraan pemerintahan dan keberlangsungan pembangunan di Propinsi Lampung ini,” jelasnya. (*)

- Advertisement -
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here