Laporan: Rudi Alfian
BANDARLAMPUNG – Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Lampung bersama 15 media siber konstituennya menghadiri kegiatan workshop pencegahan radikalisme dan terorisme di Indonesia yang digelar oleh dewan pers, di hotel Novotel Bandarlampung. Kamis (21/12).
Kegiatan hasil kolaborasi Dewan Pers dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bertema ‘Peran Pers dalam Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme untuk Mewujudkan Indonesia Harmoni’ itu dibuka oleh Sekretaris Dewan Pers Saefudin.
Dalam materinya, Yosef Stanley Adi Prasetyo,(mantan ketua Dewan Pers), menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sebagai sosialisasi bagaimana wartawan maupun agar media berperan aktif mencegah paham radikalisme, salah satunya bijak dalam menanggapi isu-isu terkait radikalisme dan terorisme.
“Wartawan atau media sebisa mungkin berperan aktif bahkan kalau bisa membatasi hal-hal yang terkait terorisme supaya tidak terjadi di Indonesia. Tidak malah membuat pemberitaan yang terkesan membangga-banggakan terorisme, karena itu bisa mengganggu harmonisisasi masyarakat,” kata Stanley, panggilannya.
Stanley menegaskan, pers memiliki peranan penting dalam melakukan pencegahan paham radikalisme dan terorisme di Indonesia dengan informasi yang mengedukasi.
“Sebagaimana peran-peran lain pers menyampaikan informasi, tapi juga bisa mengedukasi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Imam Wahyudi (Ketua Komisi Pengaduan Periode 2016-2019) dalam pemaparannya mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam membangun profesionalisme pers dalam peliputan terorisme.
Menurutnya, perusahaan pers harus memastikan wartawan memahami kode etik jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Peliputan Terorisme dan pedoman lainnya.
Selain itu, perusahaan pers juga perlu meningkatkan wawasan dan kompetensi Wartawannya agar tidak tertarik menjadi pihak pendukung aksi radikalisme dan terorisme.
“Peliputan terorisme perlu diarahkan pada upaya pencegahan terorisme,” papar Imam.
Di tempat yang sama Faizal Yan Aulia (Kasi pengawasan barang BNPT) mengatakan Apa yang BNPT lakukan tanpa ada publikasi dari pemberitaan maka tidak akan ada gunanya.
Peran pemerintah menurut Faizal, dalam menanggulangi terorisme butuh semua komponen diantaranya dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan secara khusus adalah media massa.
“Media diharapkan dapat membentuk karakter positif anti terorisme di Masyarakat,” tuturnya. ##
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
