BERBAGI

 

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mendesak Dewan Pers mengatur tentang informasi yang masuk melalui Indonesialeaks. Sehingga setiap informasi yang masuk tersebut bisa dipertanggungjawabkan.

“Kalau tidak, maka setiap informasi dari kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan target politik atau menjatuhkan seseorang bisa bebas masuk dan diberitakan oleh media,” kata Effendi Simbolon dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Menjaga Independensi Media Jelang Pilpres 2019’ dengan pembicara Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo, Pengamat Politik Boni Hargens di Media Center DPR RI, Jakarta, Kamis (8/11).

Effendi mengira kalau Indonesialeaks hanya nama seperti kotak kosong, surat kaleng, dan semacamnya, sehingga kasus pencemaran nama baik Kapolri Tito Karnavian, terbukti tidak bisa diusut secara hukum. “Kalau Kapolri sendiri bertindak, maka akan disebut represif karena sebagai Kapolri,” ujarnya.

BACA JUGA  KPU Harus Kembalikan Nama OSO Di Daftar Caleg DPD

Effendi sendiri saat rapat komisi I DPR dengan Menkominfo RI Rudiantara mengatakan sudah mengonfirmasi kasus itu, dan ternyata belum ada aturannya.

“Jadi, ini yang perlu diatur oleh Dewan Pers. Bahwa jaman sudah berubah. Jangan sampai kedua UU, yaitu UU Pers dan UU Penyiaran sudah tak berlaku lagi di tengah maraknya media online saat ini,” katanya.

Apalagi menurut Effendi, pemberitaan Kapolri itu muncul di tahun politik jelang pilpres 2019. “Artinya, kita harus baca kontekstualnya. Dimana Pak Tito sedang gencar-gencarnya melawan terorisme, radikalisme, HTI dan sebagainya. Kalau benar, kenapa berita itu tidak diungkap dua atau tiga tahun lalu?” Saya tidak membela Kapolri, ya,” jelas dia.

Effendi mengingatkan Dewan Pers, saat ini tak perlu aturan yang kaku. Karena setiap orang bisa berfungsi menjadi wartawan. Tidak lagi berkiblat pada Detikcom dan media yang dianggap besar, mainstream. “Dewan Pers harus ikut dalam perubahan itu,” ungkapnya.

BACA JUGA  Makamkan Ibu, LaNyalla Ingat Pesan Ini

Sehingga apakah media itu mainstream atau tidak, milik pribadi atau perusahaan, Dewan Pers harus berpegang pada hukum. “Semua yang melanggar hukum, ya hukum harus ditegakkan. Seperti kasus Indonesialeaks itu,” pungkasnya.

Yoseph mengatakan jika Indonesialeaks tersebut semacam kotak pos, tempat masyarakat menyampaikan pengaduan dan berbagai informasi yang layak untuk diberitakan.

Indonesialeaks sendiri membawahi sepuluh media. Yaitu Tempo.co, CNN Indonesia, Independen.id, KBR, Bisnis Indonesia, Suara.com, The Jakarta Post, Sindo Weekly, Jaring, dan Liputan6.com. Sementara itu LBH yang diajak menjadi kolaborator adalah ICW, Change.org, Greenpeace, Auriga, dan LBH Pers.

Dimana setiap informasi yang masuk sebelum diberitakan tetap dilakukan melalui proses jurnalistik. Misalnya menggali, konfirmasi, dan investigasi akan berita tersebut seusai UU Pers,” pungkasnya.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here