Laporan: Annisa
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, mengomentari perihal penggeledahan kantor Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini.
Penggeledahan dilakukan pada Selasa (23/5) terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021 oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Kabar tersebut juga dibenarkan oleh Juru Bicara KPK Ali Fikri pada Selasa (23/5). “Benar, ada kegiatan dimaksud,” ujar Ali.
Sebelumnya, KPK mengatakan dugaan korupsi penyaluran dana bansos itu terjadi di seluruh Indonesia dengan modus data penerima PKM pada PKH adalah data fiktif atau palsu.
KPK kabarnya telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Transjakarta Kuncoro Wibowo sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Benny memberikan sejumlah pesan bahwa dalam menghadapi setiap kasus hukum, pemerintah diharapkan jangan pilih kasih atau tebang pilih.
“Terpenting jangan pilih kasih, jangan tebang pilih,” ujar Benny, dikutip dari akun Twitter pribadi pada Kamis (25/5).
Ia juga berpesan agar penegak hukum jangan mau diperalat untuk kepentingan tertentu. “Jangan karena pesanan, jangan mau diperalat utk kepentingan kelompok dn golongan tertentu,” sambungnya.
Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR RI ini berharap aparat tidak gentar seandainya dituduh kadrun atau pro khilafah karena dianggap terlalu gigih dalam memberantas korupsi.
“Dan jangan gentar jika dituduh kadrun atau dituduh prokilafah karena kegigihan dlm berantas korupsi. Semua utk merah putih,” ujar Benny. (porostimur.com) ##
