Data KPU Bocor? segera Benahi!

Rabu, 29 November 2023 | 13:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Herman Khaeron Fraski Demokrat merespon terkait dugaan data 204 juta pemilih jeboll situs KPU RI yang diretas oleh hacker dengan akronim Jimbo. Adapun yang berhasil yang diretas ialah data pemilih dari situs kpu.go.id.

Herman mengatakan bahwa segala sesuatu yang disanksikan atas penyelenggaraan pemilu termasuk bocornya data harus segera dibenahi karena hal seperti ini harus betul-betul clear dan pemilu hasilnya legitimate.

“Selain pemilu itu demokratis hasil pemilu pun juga harus adil, jujur, dan rahasia. Tentunya juga harus legitimate, seperti apa legitimate itu harus seluruh instrument yang ingin menjadi penyelenggaraan pemilu itu harus betul-betul legitimid jangan ada hal-hal yang menyangsikan masyarakat,” ucap Herman Khaeron saat di temui awak Media di Gedung Nusantara I DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Baca Juga:  Mau Tahu Sambal Nusantara? Nih para Sambal yang Sering Dihidangkan...

Oleh karena itu, menurut dia, instrument terkait baik itu negara maupun penyelenggara pemilu diantaranya ada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP tersebut harus betul-betul segera mensikapi terhadap persoalan ini.

Maka pihaknya tidak ingin cepat mengambil kesimpulan karena semuanya itu serba terjadi misalkan saja data bank bisa bocor, data kpt elektronik bisa bocor, kemudian banyak hal yang bisa diretas. Ini tentunya harus diperkuat karena dalam sebuah system elektronik tentu ancamannya adalah pembobolan dan kebocoran.

Baca Juga:  Miliki Sabu 293 Gram dan 100 Butir Pil Extacy Lima Orang Asal Riau Diringkus Sat Res Narkoba Polres Mesuji

,”Bagaimana memperkuat sistem ini mari kita sama-sama jangan saling curiga mencurigai, jangan saling mengambil kesimpulan lebih awal,”katanya.

“Maka pihaknya justru mencari tahu kenapa ini bisa terjadi dan apa pembenahan yang harus dilakukan kedepannya. Misalnya apakah tidak riskan e-rekap dilakukan dari kecamatan ke kabupaten ini harus diskusikan untuk menjadi kepentingan bersama, agar supaya solusinya bisa dirembukan,” pungkas Khaeron.##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Blackout Listrik Jawa-Bali; Bahlil: Capek Sinkronisasi Pemenuhan Batubara
Pemerintah Jangan Asal Tetapkan Kawasan Hutan Lindung!
Film Lokal Jadi Hantu, Drazin Merajalela
Puan: Pemadaman Bergilir Rugikan Rakyat
UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Bandar Lampung Resmi Membuka Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Tahun 2026
Gubernur Jatim Bersama JMSI Jatim Bahas Penguatan Media Berkualitas
Warga Ramaikan Color Run HUT ke-344 Bandar Lampung
Kejari Lamtim Geledah Rumah Mantan Wabup Lamsel Terkait Korupsi Tambang Pasir

Berita Terkait

Selasa, 23 Juni 2026 - 08:06 WIB

Blackout Listrik Jawa-Bali; Bahlil: Capek Sinkronisasi Pemenuhan Batubara

Selasa, 23 Juni 2026 - 08:02 WIB

Pemerintah Jangan Asal Tetapkan Kawasan Hutan Lindung!

Selasa, 23 Juni 2026 - 08:01 WIB

Film Lokal Jadi Hantu, Drazin Merajalela

Selasa, 23 Juni 2026 - 07:59 WIB

Puan: Pemadaman Bergilir Rugikan Rakyat

Senin, 22 Juni 2026 - 19:39 WIB

UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Bandar Lampung Resmi Membuka Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Tahun 2026

Berita Terbaru

Oplus_131072

#indonesiaswasembada

Blackout Listrik Jawa-Bali; Bahlil: Capek Sinkronisasi Pemenuhan Batubara

Selasa, 23 Jun 2026 - 08:06 WIB

#indonesiaswasembada

Pemerintah Jangan Asal Tetapkan Kawasan Hutan Lindung!

Selasa, 23 Jun 2026 - 08:02 WIB

#indonesiaswasembada

Film Lokal Jadi Hantu, Drazin Merajalela

Selasa, 23 Jun 2026 - 08:01 WIB

#indonesiaswasembada

Puan: Pemadaman Bergilir Rugikan Rakyat

Selasa, 23 Jun 2026 - 07:59 WIB