BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Anggaran Dana Kelurahan senilai 3 Trilyun rupiah yang akan digulirkan Tahun 2019 belum ada dasar hukumnya selain itu juga dipertanyakan dilakukan pada masa kampanye Pemilu 2019 ini.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Nizar Zahro menjelaskan  dana kelurahan tidak memiliki nomenklatur dan dasar hukumnya. Ia mecontohkan dana desa yang sudah memiliki dasar hukumnya serta tertuang dalam Undang-Undang Desa.

“Dana desa itu Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, jumlahnya dana desa itu 10 persen dari jumlah dana perimbangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten,” tegas Nizar dalam Forum Legislasi bertema “Polemik Regulasi Dana Kelurahan” di media center DPR RI diJakarta, Selasa (23/10).

BACA JUGA  Parosil Resmi Gulirkan Dana Kelurahan

Nizar melihat adanya pengadaan dana desa dikarenakan alasan yang kuat untuk mengurangi angka kemiskinan, buta huruf, pendidikan, dan kesehatan. Apabila pengadaan dana kelurahan sengaja dikeluarkan tanpa memikirkan payung hukumnya terlebih dahulu. Nizar menilai langkah tersebut bisa disebut sebagai kepentingan politis.

“Kalau sekarang pemerintah memberikan dana keluruhan, itu tujuannya secara regulasi tidak jelas dan multiplayer effectnya adalah untuk kepentingan politis,” katanya.

Anggota Komisi II FPAN Yandri Susanto mengusulkan untuk segera merevisi UU Desa secara terbatas dengan memasukan kelurahan. “Bisa satu atau dua pasal. Tidak usah terlalu banyak, cukup di Baleg karena baleg itu mewakili semua fraksi,” katanya.

BACA JUGA  Sekdakot Desak Lurah Rampungkan Lpj Dana Kelurahan

Yandri menambahkan Fraksi  PAN setuju adanya dana kelurahan dan dana ini jangan diklaim pemerintahan Jokowi.

“Kita merasakan betul itu di kota adanya ketimpangan. Mereka yang lebih tahu dan bagaimana mengelola dengan maksimal. Jangan sampai pula dana ini kemudian diklaim dari pak Jokowi, itu gak boleh,” pungkas Yandri.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here