• Pakar Hukum UMKO Soroti Transparansi Anggaran Covid-19 di Lampung Utara

Laporan : Rudi Alfian

LAMPUNG UTARA-Melonjaknya angka pasien terkonfirmasi positif covid-19 di Kabupaten Lampung Utara saat ini, nampaknya harus menjadi perhatian lebih oleh pemerintah daerah setempat. Mengingat, jumlah warga yang terpapar hingga hari ini mencapai 82 orang. Dengan angka tersebut, Kabupaten Lampura menduduki peringkat ke-2 (dua) di Provinsi Lampung dalam hal penyebarannya.

Sementara, anggaran covid-19 tahun 2020 yang kurang lebih sekira Rp35 Milyar, dalam implementasi dilapangkan, penyerapan anggarannya terkesan tidak transparan.

Hal itu menjadi sorotan publik, salah satunya datang dari Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO), Suwardi Amri, Ia menilai pemerintah daerah terkesan menutupi hal tersebut, penilaian itu bukan tanpa dasar, mengingat Pemerintah daerah setempat belum juga menginformasikan secara rinci mengenai serapan atau laporan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Suwardi meminta pemerintah daerah melalui Gugus Tugas COVID-19 di tingkat Kabupaten Lampura, agar segera menginformasikan secara berkala kepada publik.

“Jadi tidak ada yang di tutupi. Publik harus tahu, besar anggaran maupun terserapnya anggaran itu hingga saat ini,” ujar Suwardi Rabu, (16/09) malam.

Mestinya, kata dia, Pemerintah daerah dalam hal ini Gugus Tugas Kabupaten Lampura, setiap awal bulan melaporkan walaupun laporan tersebut sifatnya sementara, mengenai rincian penggunaan anggaran yang diusulkan ke Plt Bupati.

Informasi tersebut, kata dia, sekurang-kurangnya mencakup penggunaan anggaran untuk belanja kesehatan, perlindungan sosial, dan insentif pajak atau pemulihan ekonomi.

“Saya sempat membaca berita koran harian lokal, yang isinya tentang warga terpapar covid-19 belum mendapatkan bantuan. Selain itu, keluarga yang ditinggalkan di rumah, juga belum ada bantuan dari pemkab,” imbuhnya.

BACA JUGA  Anis Matta Doakan 100 Dokter yang Meninggal Mati Syahid

Sementara, tim gugus tugas, saat ini selalu melakukan karantina terhadap warga yang terpapar covid-19 di Islamic Center Kotabumi.

“Jika yang terpapar di karantina, pasti keluarga yang di tinggalkan di rumah perlu bantuan logistik, guna menunjang kehidupan dirumahnya. Jadi pemerintah daerah, harus bantu itu,” tegasnya.

Suwardi menilai ketertutupan pemerintah mengenai penggunaan anggaran COVID-19 akan meningkatkan peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran dan tindak pidana korupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Hal ini mengingat, pertama, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Presiden memerintahkan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran yang diprioritaskan untuk penanganan Covid-19,” urainya.

Ketika wartawan lintaslampung.com mengkonfirmasi Juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Lampura, Sanny Lumi, namun, Ia berdalih tidak memegang datanya secara akurat.

“Saya tidak ada data terbaru. Yang ada sama saya hanya nilai pagu anggaran yang lama yakni sebesar Rp35 Milyar untuk penanganan covid-19 di tahun anggaran 2020 ini,” kata Sanny Lumi.

Sementara, data tambahannya tentang nilai pagu dan serapannya masih di instansi masing-masing. Seperti Dinas Kesehatan, RSUD Ryacudu Kotabumi, BPBD, maupun Puskesmas.

“Saya juga diperintahkan pak sekda untuk menghimpun data serapan anggaran dari sejumlah instansi tersebut. Laporan semuanya masih dalam proses di bagian Akuntansi BPKA Lampura,” ujarnya menambahkan.

Terpisah, Kepala BPBD Lampura, Karim SR, saat ditemui diruang kerjanya, Rabu,(16/09), mengatakan, untuk bantuan yang di berikan kepada warga terdampak Covid-19, saat ini mekanismenya harus ada pengajuan dari bawah, agar terdata dengan tertib.

Karim, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Satgas Sekretariatas Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 mengaku, telah menerapkan tertib adminitrasi dalam hal realisasi bantuan bagi warga terdampak langsung maupun tidak langsung.

BACA JUGA  Rakyat Butuh Pengorbanan Bank dan Leasing

“Bantuan dalam bentuk sembako itu kita keluarkan untuk keluarga pasien jika ada usulan atau laporan dari bawah, minimal kelurahan yang mengusulkan ke BPBD, datanya ‘by name by address’, kalau datanya ada, nanti langsung kita salurkan bantuan sembakonya per KK, contohnya sudah ada yang kita salurkan di kecamatan Abung barat, dan untuk bantuan tersebut, hanya sekali saja kita berikan,” ujarnya menjelaskan.

Menurutnya, bantuan yang diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan pasien sifatnya sebagai bentuk kecil perhatian pemerintah terhadap warganya. Dalam upaya meringankan sedikit beban, serta memberi dukungan kepada anggota keluarganya yang tengah di karantina beberapa waktu di fasilitas yang disediakan pemerintah daerah.

“Ini sifatnya bencana non-alam, jadi proses pengajuan itu dilakukan saat ada kejadian. Dan untuk detail realisasi dilapangan kami tidak mengetahui secara detail, karena ini sifatnya bantuan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tambahnya.

Terkait realisasi anggaran yang disalurkan dalam proses mekanisme bantuan, Karim mengaku tidak mengetahui secara detail sampai dengan saat ini. Sebab, prosesnya dilakukan demikian, bahkan menurut pengakuannya masih beberapa diantaranya menggunakan dana talangan karena masih pengajuan.

Sementara, ketika ditanya tentang serapan anggaran covid-19 di BPBD, Ia enggan memberikan jawaban.

“Bukan kapasitas saya untuk menjawab. Yang jelas, ketika menyusun anggaran tentu ada verifikasi atau persetujuan dari bupati. Kami hanya menjalankan tugas, dan saat ini sudah berjalan semana mestinya, kalau mau tanya rincinya, tanya saja sama bagian Akuntansi di BPKA. Semua ada di sana,” tutupnya.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here