Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Bawaslu RI memutuskan KPU terbukti tidak transparan dalam mengumumkan pendaftaran lembaga survei penyelenggara hitung cepat atau quick count. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai keputusan tersebut bisa dijadikan dasar untuk menggugurkan hasil quick count.

“Dengan merujuk keputusan Bawaslu hari ini maka dapat disimpulkan bahwa quick count lembaga survei gugur dan cacat administrasi (hukum). Dan situng KPU dipertanyakan kevalidannya, karena sistem input yang salah (melanggar) oleh KPU,” kata Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Suhendra Ratu Prawiranegara dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (16/5).

BACA JUGA  KPU : Kisi-Kisi Debat Putaran Ke-2 Tak Ada Bocoran

Terkait keputusan tersebut, Suhendra meminta KPU menghentikan pengoperasian situng.

IKLAN

“Dengan demikian harapan kami adalah KPU dengan legowo dan bijaksana, demi kebaikan semua pihak, (KPU) harus menyetop seluruh proses situng yang bermasalah ini,” jelasnya.

BACA JUGA  Sofyan Jacob: Polisi tak Netral, Dialah Pengkhianat Demokrasi

Bahkan, kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu meminta KPU mendeklarasikan kekeliruannya atas hasil quick count yang telah dipublikasikan ke masyarakat.

“Juga harus menyatakan kekeliruannnya kepada publik atas proses quick count lembaga survei yang sudah cacat secara administratif dan metodologi ilmiah (keilmuan) serta tidak adanya transparansi pendanaan quick count lembaga survei,” pungkas Suhendra.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here