BERBAGI

Laporan : Vona/Heri
JAKARTA – Biadab kalau masih mau korupsi. Selain sudah terbit peraturan presiden soal pencegahan korupsi, kini Mendagri Tjahyo Kumolo keluarkan lagi turunan cegah korupsi berbentuk surat edaran.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran (SE) pelaksanaan aksi pencegahan korupsi pemerintahan daerah Tahun 2019-2020 sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Dalam surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Gubernur Kepala daerah Provinsi, Mendagri menyatakan dalam perpres diamanatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) yang ditetapkan Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK).

BACA JUGA  Korupsi, Zinnur Dituntut 2 Tahun Penjara

Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020, yang terdiri dari tiga fokus dan 11 aksi.

BACA JUGA  Alzier; Proses! Nunik; Tidak....!

Dia mengatakan pada Tahun 2019-2020 terdapat tiga aksi yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk melaksanakan dan melaporkan capaian pelaksanaan aksi. Aksi pertama, terkait perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif kehutanan, dan perkebunan, dengan target optimalisasi tata kelola pengawasan hutan dan dibukanya data penetapan hutan yang sudah ditetapkan ke publik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here