Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam waktu dekat, tepatnya pada Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2020, akan membentuk Satgas Pemberantasan Sindikasi Penempatan PMI nonprosedural sebagai bentuk memerdekakan PMI dari praktik oknum sindikasi.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani dalam diskusi empat pilar MPR di Gedung Nusantara III Parlemen Senayan, Jumat, (10/7). “Jika tidak ada halangan, 17 Agustus kita akan bentuk satgas,” ujarnya.

BACA JUGA  Pemuda Pancasila Tidak Arahkan Dukung Capres-Cawapres Tertentu

Dalam memberantas praktik mafia Sindikasi Penempatan PMI nonprosedural kata Benny, BP2MI juga sudah menjalin komunikasi dengan beberapa pihak termasuk Kemenlu, Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi, Kemenaker, BUMN, Polri dan TNI.

BACA JUGA  Bamsoet Dorong Pemerintah Tambah Dana Penanganan Covid 19

“Selain Kementerian dan lembaga, kita juga sudah menjaline komunikasi dengan beberapa ormas keagamaan seperti PBNU, Muhammadiyah, PGI dan Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) untuk memerangi kejahatan pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri,” tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here