Cottage Pulau Tegal Mas/Traveling/net

Laporan: Vona
BANDARLAMPUNG-Adanya “teguran” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada pemilik tempat wisata Pulau Tegal Mas, lantaran pulau itu belum mengantongi izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K), terus menjadi sorotan banyak pihak.

Seperti diketahui Kepala Koordinator Wilayah Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Perwakilan Wilayah Lampung, Dian Patria beberapa waktu lalu mengatakan, pulau Tegas Mas di Kabupaten Pesawaran belum mengantongi izin. Dian mengungkapkan, dalam rapat 21 Mei 2019 lalu, bersama pemprov, pemkab Pesawaran, KKP pusat, Kanwil BPN dan pihak Tegal Mas, kemudian telah disepakati dan menandatangani fakta integritas oleh Manager Wisata Pulau Tegal Mas, Rafsanzani Fatria.

Kesimpulan rapat adalah
1. Moratorium kegiatan pesisir dan penggunaan ruang laut dan paralel Tegal Mas menyelesaikan izin-izinnya
2. Dihentikan penggunaan dermaga penyeberangan pulau Tegal
3. Tegal Mas dan Ringgung lapor dan bayar pajak
4. Tegal Mas melepas penyu yang ditangkar
5. Jika Tegal Mas dan Ringgung masih ingkar akan dilakukan penyegelan

BACA JUGA  Menpar Puji Pariwisata Lampung

“Dalam fakta Integritas sudah disepakati dan ditanda tangani oleh manajer Tegal Mas, Rafsanzani Fatria,” ungkapnya.

Adapun 6 poin yang ditangani fakta integritas tersebut yakni:
1. Akan melengkapi dokumen perizinan atas aktivitas usaha Wisata Pulau Tegal Mas Islan;
2. Bersedia menghentikan kegiatan reklamasi dan aktivitas pengelolaan ruang laut pada wilayah pesisir Pulau Tegal sampai diterbitkannya perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghentikan aktivitas penyeberangan dari dan Pulau Tegal di Pantai Marita Sari;
4. Tidak memungut biaya atas kunjungan ke Pulau Tegal sebab Pulau Tegal adalah wilayah publik yang dapat dikunjungi siapa pun secara cuma-cuma;
5. Bersedia memenuhi kewajiban perpajakan daerah atas aktivitas usaha Wisata Pulau Tegal Mas Island sesuai ketentuan Perundang-undangan seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB dan BPHTB serta Pajak Air Tanah dan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
6. Bersedia membayar kewajiban Pajak Hotel atas penggunaan fasilitas penginapan yang disediakan Wisata Pulau Tegal Mas Island pada 2 (dua hari setiap pekan selama 4 (empat) pekan atau 8 hari setiap bulan dengan dasar pengenaan jumlah penerimaan atas jasa penginapan selama 8 pekan.

BACA JUGA  Indonesia Peringkat Pertama Wisata Halal Dunia

“Artinya sudah jelas poin ke 5 Moratorium, jika tegal mas ingkar maka akan dilakukan penyegelan,” tegasnya.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here