BERBAGI

USUT DUGAAN POLITIK UANG

BANDARLAMPUNG – Bawaslu RI akan mengirim utusan ke Lampung untuk memastikan dugaan money politic di Pilgub Lampung diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal ini dikatakan oleh Rifki Indrawan, juru bicara Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) usai menggelar aksi di Jakarta, Senin (2/7). Dia menjelaskan, utusan bawaslu RI yang dikirim oleh Bawaslu RI ke Lampung, merupakan staf ahli yang ditugaskan mempelajari semua laporan dugaan money politik yang tersetruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Ini merupakan angin segar buat kami pejuang demokrasi Lampung Bersih. Semoga ini bisa mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat Lampung kepada pengawas, khusunya Bawaslu Lampung,” kata dia saat di hubungi via telepon.

Bawaslu RI pun berjanji, akan mempelajari seluruh laporan dugaan money politik TSM yang terjadi di Pilgub Lampung. Termasuk laporan politik uang yang telah dicabut oleh pelapor akan kembali diperikas, sebab menurut bawaslu RI dugaan money politik yang sudah masuk tidak bisa di cabut.

BACA JUGA  Penetapan Gubernur Terpilih Ditunda

“Meskipun tidak ada saksi, Kasus money politic panwas tetap bisa melakukan persidangan. Dan salah satu tugas staf Bawaslu Lampung juga, memastikan keamanan saksi dan pelapor dugaan money politik,” kata dia.

Bahkan, Bawaslu RI menargetkan dalam waktu empat belas hari akan menyelesaikan seluruh laporan dugaan politik uang. Bawaslu RI pun tak segan untuk menggugurkan paslon No 3, jika terbukti melakukan politik uang meskipun sudah penetapan KPU Lampung.

“Karena ini ada unsur pelangaran administrasi dan pelangaran pidana, empat belas hari kedepan Bawaslu RI akan evaluasi seluruh laporan yang masuk. Jika terbukti, mereka tidak segan untuk membatalkan paslon Arinal-Nunik meski sudah penetapan KPU,”kata dia. Selain melakukan aksi ke Bawaslu Pusat, juru bicara KRLUPB mengatakan, saat ini rakyat Lampung terus bergerak menuntut Bawaslu Lampung mendiskualifikasi paslon nomor tiga Arinal-Chusnunia yang secara nyata melakukan politik uang.

BACA JUGA  Didik: Karena Pak Ridho Saya Kenal Lampung

Seperti halnya yang dilakukan oleh KIPP bersama organ terkait yang mendirikan Posko Demokrasi dan Aksi “Lampung Darurat Money Politic, Lampung Pilgub Ulang” di Tugu Adipura, Kota Bandarlampung, sejak Sabtu (30/6).

“Kami tidak sudi menyerahkan masa depan Lampung lima tahun ke depan kepada pemimpin yang hanya jadi cecunguk korporasi,” ujar Korlap Aksi Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) Rismayanti Borthon. [*/danis/heri/lintas]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here