BERBAGI

ABDULLAH PUTEH TUDING, KPU BIANG KEROK
Laporan: HERI.S

JAKARTA – Keputusan Bawaslu di daerah meloloskan mantan narapidana kasus korupsi menjadi bakal calon legislatif didasarkan pada UUD 1945, UU no 7/2017 tentang Pemilu, serta putusan Mahkamah Konstitusi.

“Kita jelas landasannya UUD, UU No 7/2017 tentang Pemilu dan empat keputusan MK yang menyatakan membolehkan mantan napi untuk maju,” tegas Anggota Badan Pengawas Pemilu -Bawaslu- Rahmat Bagja dalam diskusi ‘Polemik PKPU (Caleg Koruptor dan Calon DPD)’ bersama Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Anggota Komisi II Henry Yosodiningrat serta Caleg dari Dapil Provinsi Aceh, Abdullah Puteh di Media Center DPR, Jakarta, Selasa (4/9).

Bawaslu , menurut Bagja sejak awal telah mengingatkan PKPU no 20/2018 yang melarang pengajuan calon legislatif mantan narapidana korupsi bertabrakan dengan UU Pemilu.

Ia menjelaskan dalam UU pemilu pasal 182 huruf g telah dijelaskan, mantan narapidana dibolehkan untuk ikut serta sebagai peserta pemilu selama memberikan informasi sejujurnya kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah dihukum.

BACA JUGA  Bawaslu Dan KPU Dilarang Berpolitik

“Sudah diwanti-wanti sejak awal, bahwa ini melanggar hukum antara UU No.7 Tahun 2017dan PKPU No 20, kami yakin KPU maupun Bawaslu menyadari sikap masing-masing. Yang kami takutkan framing berlebihan terhadap Bawaslu, karena ini bukan pro dan kontra dari suatu isu, ini adalah penegakan hukum dan juga pengambilan hukum yang tepat,” tegas Bagja.

Anggota Bawaslu ini menyanyangkan KPU dalam beberapa hal mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi namun dalam kasus ini, KPU tidak mau mengakomodir.

Sementara itu Anggota Komisi II DPR RI Hendry Yosodiningrat mengatakan jika sejak pembahasan UU Pemilu khusus terkait caleg itu DPR mendukung semangat anti korupsi, tapi tidak dengan membuat norma aturan larangan caleg bagi eks napi koruptor, karena hal itu bertentangan dengan UU.

“DPR mendukung semangat anti korupsi, tapi tidak perlu dibuat aturan atau PKPU larangan caleg bagi eks koruptor, karena bertentangan dengan UU. Sedangkan PKPU itu kedudukannya di bawah UU,” katanya

BACA JUGA  Johan Budi Daftar Caleg Liwat PDIP

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebut KPU telah diintimidasi KPK agar membuat PKPU caleg koruptor tersebut. KPU itu penyelenggara pemilu yang independen dan aturan yang dibuatnya tak boleh bertentangan dengan UU.

“KPK ini seperti orang suci, tapi menolak di OTT, dan siapa yang mengkritik KPK selalu dianggap mendukung korupsi. Kalau ini dibiarkan hancurlah kita,” ujarnya.

Abdullah Puteh yang hadir dalam diskusi itu merasa didzalimi oleh KPU. Sebab, saat dirinya dilarang Cagub di Aceh, lalu menggugat ke MK, dan menang. Tapi ia mempertanyakan kenapa sekarang dilarang nyaleg.

“Putusan MK dan UU membolehkan nyaleg, kenapa KPU melarang, Ini radikalisme baru dan biang keroknya KPU,” ungkapnya kecewa.[*]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here