BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI telah melakukan rapat konsultasi ke Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI untuk membahas beberapa permasalahan (22/11). BAP DPD RI dengan BPK membahas mengenai daftar hasil pemeriksaan BPK atas LHP LKPP terkait subsidi listrik dan juga membahas mengenai sengketa antara Forum Pedagang Bersatu Kelompok 14 Pasar Bersehati Kota Manado dengan Dirut PD Pasar Kota Manado.

Dari hasil pemeriksaan mengenai subsidi listrik tahun anggaran 2016 dan hasil pemeriksaan BPK tahun 2018 atas LKPP terkait subsidi listrik tahun anggaran 2017 yang akan diklarifikasi, BPK RI menemukan beberapa permasalahan terkait subsidi listrik. Selanjutnya permasalahan tersebut diinventarisir oleh BAP DPD RI untuk ditindaklanjuti.

BACA JUGA  Bastian Siap di Vaksin yang Pertama

Salah satu permasalahan adalah adanya temuan mengenai penambahan pagu anggaran subsidi listrik tahun 2017 sebesar Rp. 5,2 triliun tidak sesuai dengan UU APBN-{ dan tidak berasarkan pertimbangan yang memadai.

Dimana dari hasil pemeriksaan tersebut, menunjukkan permasalahan antara lain penambahan anggaran subsidi listrik bukan merupakan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam UU APBN/APBN-P. Dan perimbangan penambahan anggaran subsidi listrik untuk mengatasi permasalahan debt service coverage ratio PT. PLN tidak memadai.

BACA JUGA  Pansus Papua Gali Masalah Papua

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah bersama dengan DPR mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penambahan anggaran pagu APBN subsidi di luar parameter yang ditetapkan.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPR dalam pembahasan RAPBN 2019 untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penambahan anggaran.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here