BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo

TANGERANG – DPD RI berpandangan perbankan syariah harus mengambil peran dalam program pemulihan ekonomi nasional melalui instrument pengembangan ekosistem ekonomi syariah nasional.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin mengatakan dibutuhkan sinergi dan harmonisasi kebijakan terkait perbankan syariah guna mendorong pertumbuhan dan kemajuan perbankan syariah di Indonesia dengan para stake holder terkait seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk juga fungsi pengawasannya oleh DPR RI dan DPD RI. “Pelaksanaan pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan wujud komitmen DPD RI terhadap amanat pasal 22D ayat (3) UUD 1945 yang memberikan penegasan terkait dengan fungsi pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang,” ujarnya dalam acara Focus Group Discussion Komite IV DPD RI tentang “Kontribusi Perbankan Syariah Indonesia dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional” di Hotel Novotel, Tangerang, Banten, Senin, (5/4).

BACA JUGA  HUT 493, Jakarta Harus Lebih Tangguh

Sementara itu, Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto memaparkan tahun 2021 diharapkan penempatan dana pemerintah di perbankan syariah menjadi stimulus bagi dunia usaha khususnya UMKM yang masih terdampak oleh pandemi Covid-19. “Akibat pandemi, menyebabkan banyak mudharib (debitur) yang mengalami ketidaklancaran dalam pemenuhan kewajibannya, dan kewajiban untuk spin-off paling lambat akhir tahun 2023 agak berat dilaksanakan mengingat dalam kondisi pandemi, ketidakstabilan bisnis bank induk membuat keputusan besar seperti spin-off menjadi sulit dilakukan,” jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here