BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meyakini para negarawan yang menjadi hakim maupun pekerja lainnya di Mahkamah Konstitusi (MK), dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengawal konstitusi. Karena hanya dengan melaksankan konstitusi itu pula, keadilan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bisa ditegakkan demi menjaga marwah dan martabat bangsa.

“MK bisa melalui tahun 2018 dengan sangat baik. MK berhasil memulihkan citra buruknya di mata publik. Karena pada tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana kita ketahui bersama, MK sempat “dicederai” oleh kasus hukum yang menimpa beberapa hakimnya, bahkan hingga pucuk pimpinan. Hal ini tak boleh terulang kembali di tahun-tahun mendatang,” ujar Bamsoet saat mengisi ‘Refleksi Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019’, di Jakarta, Senin (28/1).

BACA JUGA  Bamsoet Ajak Motora Prima Persiapkan Jadi Tuan Rumah Mini GP World Series

Hadir dalam acara ini antara lain Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Supandi, Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Ketua MK Anwar Usman dan pimpinan MK lainnya.

Sebagai bentuk apresiasi kinerja MK sepanjang 2018, politisi Partai Golkar ini mencatat dalam satu tahun terakhir MK telah mengeluarkan tidak kurang dari 151 amar putusan dan 114 putusan perkara Pengujian undang-undang (PUU). Beberapa putusan yang cukup mendapat perhatian publik diantaranya terkait Pemilu 2019, yaitu mewajibkan seluruh partai politik peserta pemilu mengikuti verifikasi faktual di KPU, syarat calon anggota DPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai pengurus partai politik, serta mengesahkan presidential threshold sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

BACA JUGA  PKS Kirim Surat ke Pemerintah Minta Batalkan Rencana Kenaikan BPJS dan Turunkan Harga BBM

“Yang tidak kalah menarik adalah putusan MK yang memberikan kepastian hukum tentang kedudukan KPK sebagai lembaga tinggi negara di ranah kekuasaan esksekutif, sehingga hak angket dapat diajukan DPR. Karena KPK merupakan bagian dari objek hak angket DPR,” tutur Bamsoet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here