BERBAGI

JAKARTA – Perdebatan tentang pro-kontra dan rencana pengguliran hak angket di DPR terkait pengangkatan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat jika dibiarkan berlarut-larut akan menguras energi bangsa.

Bamsoet terkesan mengambil sikap emoh alias tidak sepakat urusan Iwan Bule tersebut masuk ke ranah angket.

“Beri kesempatan Komjen Pol M Iriawan membuktikan bahwa dirinya bersikap netral dan pilihan pemerintah terhadap dirinya juga tidak salah,” kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam siaran pers di Jakarta, Jum’at (22/6).

BACA JUGA  Bamsoet: Agama Spirit Bernegara

Terkait wacana Hak Angket, Menurut Bamsoet itu memang salah satu hak dan kewenangan penyelidikan tertinggi dalam suatu negara demokrasi yang dimiliki dewan sebagai salah satu tools atau alat kontrol dewan dalam melakukan pengawasan terhadap suatu pemerintahan.

“Aturan mengenai hak angket sebagaimaimana dimuat dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Sesuai pasal 79 ayat 3, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain hak angket, DPR juga memiliki hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat,”ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here