Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menguraikan perjalanan sejarah MPR RI dalam kurun waktu 75 tahun Indonesia merdeka yang telah mengalami pasang surut, cerah mendung, serta terang gelap. Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, MPR RI telah mengalami perubahan mendasar dalam hal kedudukan dan wewenangnya.

Perubahan itu terjadi akibat perubahan sistem politik ketatanegaraan pada tahun 1949-1959, dan refomasi konstitusi melalui perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan MPR RI pada tahun 1999 sampai tahun 2002.

BACA JUGA  Tahun Politik, Jamin Kerja Tak Kendur

“Demikian pula dengan konsepsi pembentukan MPR RI, dalam sejarahnya melalui perjalanan panjang. Berawal dari ide pembentukan badan perwakilan yang diharapkan dapat menjadi wadah aspirasi rakyat dan daerah dalam sistem perwakilan berbasis permusyawaratan,” ujar Bamsoet dalam peringatan HUT ke-75 MPR RI, di Jakarta, Sabtu (29/8).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, dan Syarief Hasan. Hadir secara virtual antara lain Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti.

BACA JUGA  Bamsoet Kutuk Keras Penembakan Masjid Di New Zealand

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, konsepsi perlunya prinsip kerakyatan dengan mengedepankan permusyawaratan tersebut adalah gagasan yang disampaikan dalam Sidang BPUPK oleh Ir. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Soepomo. Pada akhirnya, nama Majelis Permusyawaratan Rakyat disetujui dalam Undang-Undang Dasar, saat bersamaan dengan disetujuinya rancangan Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang BPUPK tanggal 16 Juli 1945 yang dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here