Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota negara tersebut harus dilakukan dengan kajian matang dan tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Pemindahan ibu kota negara bukan hal mustahil untuk dilakukan, dengan catatan dilakukan melalui persiapan dan kajian yang matang. Terutama agar tidak membebani struktur APBN yang saat ini difokuskan untuk pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat,” ujar Bamsoet usai menghadiri buka puasa di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/4).

BACA JUGA  BPJS Batal Naik, Uang Rakyat Kembalikan

Turut hadir antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus, Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

“Dalam diskusi kecil sambil menunggu Azan Magrib bersama Wapres, Ketua MPR, Ketua DPD dan saya sebagai Ketua DPR, Presiden menjelaskan dibutuhkan paling sedikit luas lahan 40.000 hektar untuk ibu kota negara yang baru. Bahkan Presiden menyampaikan sudah ada lahan milik negara di tiga daerah dengan luas 80.000 hektar, 120.000 hektar, dan 300.000 hektar yang siap dibangun. Intinya kita membangun kota baru dan pusat pemerintahan di lokasi yang tidak jauh dari kota yang sudah fungsional atau aktif sebelumnya. Semua nanti, kata presiden akan dikerjakan oleh BUMN dan swasta sehingga tidak membebani APBN,” jelas Bamsoet.

BACA JUGA  RUU Daerah Kepulauan Diserahkan, DPD Minta Segera Disahkan

“Sehingga kita tidak perlu membangun bandara baru, kalau wilayahnya di pinggir pantai tidak perlu bangun pelabuhan baru. Dari hasil kajian Bappenas, dana yang dibutuhkan total kira-kira Rp 480 triliun,” tambah Bamsoet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here