Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Keputusan Pemerintah untuk tidak memulangkan 600 WNI eks ISIS sudah sesuai dengan mekanisme Undang-Undang.

“Kewenangan pemerintah secara mekanisme memang dibenarkan dalam undang-undang,” tegas Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Gedung DPR Jakarta, Rabu (12/2).

BACA JUGA  Badan Keahlian-BPIP Lakukan Legislasi Review

Ia menjelaskan Keputusan Pemerintah itu tidak akan membiarkan nasib anak WNI eks ISIS seperti pernyataan yang diucapkan Menko Polhukam Mahfud Md,

“Ya tapi kan dengan catatan dari Menko Polhukam masih akan mendalami data tersebut Kalau yatim piatu nanti didata dulu saya tidak tahu apakah itu benar yatim piatu atau bagaimana,” pungkasnya.

BACA JUGA  Israel Negara Biadab ! Indonesia Harus Ambil Langkah Selamatkan Palestina

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan tidak memulangkan WNI eks ISIS ataupun yang terlibat jaringan teroris lainnya di luar negeri. Hal ini didasari keputusan rapat dengan Presiden Jokowi di Istana.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here