Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Undang-Undang (UU) Ciptaker oleh DPR RI, hingga saat ini masih menuai polemik di masyarakat disamping draf UU Ciptaker yang berubah-ubah dan bahkan ada empat draf yang berbeda.

Jumlah halaman draf UU Ciptaker yang berubah-ubah itu disebabkan proses penyuntingan, pengetikan dan pemilihan jenis kertas.

“Kami sampaikan bahwa mengenai jumlah halaman itu adalah mekanisme pengetikan dan editing tentang kualitas dan besarnya kertas daripada yang diketik,” tegas Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin didampingi Pimpinan Baleg DPR RI dalam konferensi pers di Gedung DPR Jakarta, Selasa (13/10).

Aziz mengatakan, ketika draf UU Ciptaker masuk dalam proses pengetikan, maka akan menggunakan ukuran kertas legal sesuai dengan syarat dalam aturan perundang-undangan. Sehingga besar tipisnya yang berkembang ada yang tiba-tiba 1.000 sekian, 900 sekian dan sebagainya.

BACA JUGA  Bamsoet: 20 Tahun Otonomi Daerah Masih Banyak Persoalan

“UU Cipta Kerja hanya sebatas 488 halaman, ditambah penjelasan menjadi 812 halaman, Jadi secara resmi kami lembaga DPR berdasarkan laporan dari Sekjen jumlah halaman sebanyak 812 halaman,” katanya.

Oleh karena itu DPR RI akan segera mengirimkan draf final UU Ciptaker sebanyak 812 halaman ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Rabu (14/10) pukul 00.00 Wib.

“Berdasarkan mekanisme tata tertib DPR RI, khususnya di dalam pasal 164, DPR RI memiliki jangka waktu 7 hari kerja selepas rapat paripurna untuk menyerahkan draft UU kepada presiden. Hari kerja yang dimaksud adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat,” ujar Politisi Golkar Dapil Lampung.

BACA JUGA  Legislator Imam Suroso Meninggal Karena Corona

“Sehingga, tenggang waktu untuk penyampaian, UU Cipta Kerja ini akan jatuh pada 14 Oktober 2020 tepatnya besok pukul 00.00 WIB pada saat besok. Sehingga nanti pada saat resmi besok, UU Cipta Kerja ini dikirim ke presiden dalam hal sebagai kepala pemerintahan, maka secara resmi UU ini menjadi milik publik secara mekanisme,” jelas Aziz.

Sebelumnya, beredar draf RUU Cipta Kerja dengan jumlah 1.208, 905, dan 1.035 halaman. Saat itu, Sekjen DPR Indra Iskandar mengonfirmasi bahwa yang berjumlah 1.035 halaman adalah dokumen terkini.

Namun, perbaikan masih terus dilakukan. Dokumen berjumlah 1.035 halaman itu kemudian menjadi 812 halaman setelah diubah dengan pengaturan kertas legal.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here