Autokritik Puan untuk Kinerja Legislasi DPR

Jumat, 29 April 2022 - 21:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepada para anggota DPR agar tolok ukur program legislasi yang dirumuskan DPR tidak berdasarkan dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, tetapi dari kualitasnya. Hal itu terus digaungkannya sejak dilantik pada Oktober 2019.

“Membuat undang-undang itu tidak bisa sembarang. Tidak bisa sekedar memasang target jumlah 100 atau 200 UU. Namun, yang jauh lebih penting adalah UU itu dibahas dengan mekanisme yang benar serta memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Kerja legislasi DPR tidak hanya sekadar kuantitas, tapi soal kualitas,” kata Puan.

Menanggapi hal itu, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengapresiasi pernyataan Puan. “Tentu saja bagus prinsip itu. Itu yang diharapkan,” ujar Ray.

Menurut Ray, penyataan Puan ini sebagai autokritik atas intitusi DPR. Jika sebagai aoukritik, maka Puan harus bisa memastikan pembuatan UU yang bermutu secara kualitas, prosedural, dan kuantitas. “Itu yang harus menjadi fokus utama Puan ke depan,” katanya.

“Apakah pernyataan itu semacam autokritik sebagai stretegi Puan mengembangkan peran dewan di masa akan datang dengan membenahi tiga persoalan dalam legislasi ini atau apa, kita tunggu realisasinya,” tandas Ray.

Baca Juga:  Teguh Santosa Yakin Dampingi Bobby Nasution di Pilgub Sumut

Sebelumnya, UU TPKS disahkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada 14 April 2022. UU itu mendapat apresiasi positif dari banyak kalangan dan dinilai sebagai salah satu keberhasilan DPR dalam menggodok UU. Menurut Ray, pernyataan Puan juga tidak bisa dialamatkan secara sempit pada UU TPKS.

“Kalau untuk itu saja ya menurut saya sangat sempit, seharusnya untuk keseluruhan produk undang-undang di DPR,” pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengungkapkan Puan seharusnya punya sikap dan respons yang sama pada sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang sejak lama sudah ditunggu-tunggu publik, bukan hanya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“UU TPKS tentu sangat penting, tetapi RUU yang dibutuhkan publik itu tidak hanya RUU TPKS. Masih ada RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Penanggulangan Bencana, dan lain-lain. Penghormatan terhadap rakyat jangan pilih-pilih. Semua yang jelas dibutuhkan itu mesti bisa dikerjakan tepat waktu oleh DPR,” ujarnya.

Baca Juga:  Kejati Lampung Tak Kunjung Tetapkan Tersangka Kasus Perjas yang Berpotensi Merugikan Negara Rp 9,4 M, Ada Apa!?

Lucius mengungkapkan jika yang dimaksud pengesahan RUU TPKS bisa menjawab aspirasi dan kebutuhan hukum publik terkait penegakan kasus kekerasan seksual, maka akan sangat diapresiasi. Tetapi hal itu tidak berarti proses RUU TPKS hingga disahkan menjadi UU TPKS tanpa kekurangan.

Menurutnya, peran publik sangat penting dalam pengesahan RUU TPKS. Jika publik tidak terus-menerus menekan DPR agar segera mengesahkan RUU TPKS, mungkin sampai sekarang UU TPKS tidak juga tuntas dibahas. Lucius menambahkan bahwa Puan tak cukup berperan dalam UU TPKS. Puan terlihat baru mulai sangat peduli pada fase akhir.

“Tentu saja ia sebagai Ketua DPR punya kuasa yang besar untuk mendorong proses yang cepat kalau kemauan politik itu memang tulus. Tetapi saya lihat respons Puan lebih terlihat sebagai langkah politik memanfaatkan RUU TPKS yang memang ditunggu-tunggu publik,” pungkasnya. ##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Suprapto Sebut Jika Prabowo Presiden, RMD Gubernur, Mesuji Bisa Melompat Jauh Lebih Maju
Fadli Zon Perjuangkan Isu Tani di Forum Parlemen ASEAN
Defenitif, Afrizal Ketua DPW Persadin dan Syarifudin Direktur LBH Persadin NTB
Pj Gubernur Lampung Buka Peran Saka
PT Indomarco Adi Prima Sampaikan Permohonan Maaf, Tepung Terigu Berulat Sudah Diretur dan Bakal Dimusnahkan
Hamzah Haz Berpulang Ke Rahmatullah
Partai Gelora Resmi Dukung Pasangan John Tabo-Ones Pahabol di Pilgub Papua Pegunungan
Bawaslu Minta Penguatan Bukti Tangani Pelanggaran Pilkada Serentak

Berita Terkait

Rabu, 24 Juli 2024 - 16:07 WIB

Suprapto Sebut Jika Prabowo Presiden, RMD Gubernur, Mesuji Bisa Melompat Jauh Lebih Maju

Rabu, 24 Juli 2024 - 15:16 WIB

Fadli Zon Perjuangkan Isu Tani di Forum Parlemen ASEAN

Rabu, 24 Juli 2024 - 15:12 WIB

Defenitif, Afrizal Ketua DPW Persadin dan Syarifudin Direktur LBH Persadin NTB

Rabu, 24 Juli 2024 - 15:10 WIB

Pj Gubernur Lampung Buka Peran Saka

Rabu, 24 Juli 2024 - 14:46 WIB

PT Indomarco Adi Prima Sampaikan Permohonan Maaf, Tepung Terigu Berulat Sudah Diretur dan Bakal Dimusnahkan

Rabu, 24 Juli 2024 - 10:16 WIB

Partai Gelora Resmi Dukung Pasangan John Tabo-Ones Pahabol di Pilgub Papua Pegunungan

Rabu, 24 Juli 2024 - 10:12 WIB

Bawaslu Minta Penguatan Bukti Tangani Pelanggaran Pilkada Serentak

Rabu, 24 Juli 2024 - 08:12 WIB

Usia 51 Tahun, KNPI Lampung Tumpengan dengan Pemuda dan Kadispora

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Fadli Zon Perjuangkan Isu Tani di Forum Parlemen ASEAN

Rabu, 24 Jul 2024 - 15:16 WIB

#CovidSelesai

Pj Gubernur Lampung Buka Peran Saka

Rabu, 24 Jul 2024 - 15:10 WIB