BERBAGI

Panja RKUHP DPR-RI

JAKARTA – Dalam rapat Panja RKUHP DPR RI dengan Pemerintah pada minggu lalu di ruang Komisi III DPR RI, tim ahli Pemerintah menyampaikan reformulasi pasal dalam RKUHP yg selama ini memang belum final pembahasannya.

Sekreataris Jenderal PPP, Arsul Sani, yg juga anggota Panja RKUHP Komisi III DPR RI menjelaskan bahwa reformulasi yg disampaikan tim ahli Pemerintah tsb menyangkut rumusan pasal-pasal dan juga penjelasan pasal. Contohnya pasal-pasal mengenai perluasan asas legalitas, penghinaan terhadap presiden, bab yg memuat tindak pidana khusus seperti delik korupsi dan juga perbuatan cabul oleh sesama jenis atau cabul LGBT.

Menyikapi reformulasi ini, Arsul menyatakan ada beberapa pasal yg PPP menyambut baik dan menerima. Namun ada pula PPP yg akan menolak dalam rapat berikutnya.

BACA JUGA  Sekelumit Perjalanan 24919

Yang PPP bisa menerima bahkan menyambut baik adalah reformulasi pasal penghinaan presiden dimana pasal ini dirubah dari delik biasa menjadi delik aduan, sehingga hanya bisa diproses hukum jika presiden atau kuasanya mengadu kepada polisi. Menurut Arsul, perubahan pasal penghinaan presiden ini akan mencegah potensi kriminalisasi yg luas akibat penegak hukum menafsirkan penghinaan sesuai pikirannya sendiri.

Terkait dengan pasal perbuatan cabul sesama jenis atau oleh kaum LGBT, Arsul menjelaskan bhw Pemerintah bukan menghapus pasal tersebut. Tetapi mereformulasi rumusan pasalnya dengan menempatkan kata sesama jenis atau berlainan/lawan jenis dalam penjelasan. Jadi kata Arsul nantinya perbuatan cabul baik oleh dan terhadap sesama jenis tetap akan dapat dipidana.

BACA JUGA  Menteri Muda Untuk Perkuat Kementerian

Namun, tegas Arsul, PPP tidak akan menerima kalo unsur “sesama jenis” maupun “berlawanan jenis” itu hanya masuk dalam penjelasan. Posisi PPP adalah bahwa unsur tersebut harus masuk dalam rumusan pasal sehingga memberi pesan tegas kepada publik bhw hukum pidana Indonesia melarang perbuatan cabul tidak hanya oleh dan terhadap mereka yg berlainan jenis tetapi juga ketika dilakukan oleh dan terhadap sesama jenis jenis atau yg pelakunya LGBT.

Mengakhiri keterangannya, Arsul menambahkan bahwa pasal tersebut bukan kriminalisasi terhadap orang dalam kaitannya status LGBT-nya, tetapi karena perbuatan cabulnya. Jadi laki-laki atau perempuan baik yg normal atau yg LGBT hanya dipidana kalau melakukan perbuatan cabul. [heri/lintas]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here