Laporan : Rudi Alfian

LAMPUNG UTARA-Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara melalui Sekretaris Daerah, Drs. Lekok, M.M menyikapi penyebaran virus Covid-19 yang telah merambah hingga ke lingkup pemdakab dengan melaksanakan pengaturan jadwal kerja ASN di tingkat satuan kerja dan organisasi perangkat daerah setempat, serta meniadakan jam apel untuk sementara waktu.

Sesuai dengan surat edaran Nomor :060/90/08-LU/2020 pertanggal 14 September 2020, tentang pelaksanaan apel dan upacara dalam tatanan baru normal baru dilingkungan Pemkab Lampura. Lalu, Surat Edaran bernomor : 060/91/08-LU/2020 pertanggal 14 September 2020 tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru dilingkup pemkab setempat.

“Kalau untuk yang pertama, peniadaan apel pagi itu dimulai hari ini, Senin, (14/09). Sampai batas waktu yang belum ditentukan, sementara untuk SE kedua mengatur meknisme pelaksanaan pelayanan ditingkat satuan kerja atau OPD, ” ujarnya.

BACA JUGA  Polda Lampung Terima Bantuan dari PMI

Mekanisme pelaksanaannya merujuk kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara-RI No. 58/2020 tentang sistem pendayagunaan aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru.

“Penyesuian sistem kerja dalam tatana normal baru dilaksanakan dengan pengaturan pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau kediamannya masing-masing, pengaturan pelaksanaan jumlah pegawai bekerja dikantor (work from office) dan di rumah (work from home). Dengan ketentuan 50% paling banyak, karena kita masuk kedalam zona orange, “terang Lekok.

Ia melanjutkan, nanti diatur dan diawasi oleh kepala OPD atau satker terkait. Yang dilaksanakan melalui pembagian kerja (shif). Bagi mereka yang tidak melaksanakan tugas kedinasan dikantor (wfo) maka dilakukan di rumah (wfh), begitu sebaliknya.

BACA JUGA  Update Covid 19: TCM Bantu Test PDP

“Dan nanti saat pelaksanaan, harus memenuhi kriteria. Yakni memastikan bahwa penyesuaian sistem kerja memastikan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Jika sampai mengganggu, maka kepala OPD/satker dapat mengaturnya kembali. Antara jumlah pekerja melakukan pekerjaan di kantor (wfo) dan di rumah (wfh), “tambahnya.

Penyesuaian tersebut, dijelaskannya, harus memperhatikan sasaran dan target kierja ASN. Sementara itu, terkait dengan masalah pelayanan dilingkup beberapa kantor, berdasarkan tinjauan dilapangan, yakni BKPSDM, Kominfo dan Bagian tampak kosong. Sekda memastikan itu hanya terjadi sehari saja, karena sedang dilakukan penyemprotan disinfektan guna meminimalisir dampak penyebaran.

“Memang ada beberapa satker yang sengaja diliburkan karena sedang dilakukan penyemprotan, jadi harus disterilkan selama 24 jam, “pungkasnya.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here