BERBAGI

Laporan : Agus Setiawan
PESISIR BARAT – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pemkab Pesbar) melalui Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Setda Pesbar Ariswandi angkat bicara.

Pasalnya, berita yang berkembang di media cetak, elektronik dan online serta dunia maya, terkuncinya Gedung Darma wanita yang akan dijadikan tempat digelarnya paripurna pengesahan RAPBD 2019 Jumat (30/11) atas perintah Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda).

“Kalau ada tuduhan yang mengatakan Bupati dan Sekda memerintahkan Gedung Darma Wanita dikunci sehingga paripurna pengesahan RAPBD 2019 gagal digelar, itu fitnah tak berdasar,” ungkap Ariswandi.

BACA JUGA  Istiqlal Hadiri MOU Tambang Emas

Dijelaskan, untuk pemakaian Gedung Darma Wanita terlebih dahulu harus ada permintaan kepada petugas bagian umum, setelah itu baru dapat digunakan.

“Biasanya sesuai dengan aturan, untuk menggunakan Gedung Darma Wanita ada surat pemberitahuan ke bagian umum dari calon pemakai. Kalau tidak ada yang menggunakannya pasti akan dikunci oleh petugas.

Sekali lagi,mengenai kencangnya hembusan isu dan ada tudingan berbagai pihak bahwa paripurna gagal digelar karena Gedung Wanita dikunci atas perintah Bupati dan Sekda, itu jelas tidak benar”, terang Aris.

BACA JUGA  Aparat Penegak Hukum Harus Serius

Dikatakannya, terkait gagalnya paripurna pengesahan RAPBD 2019, eksekutif dan legislatif belum ada kata sepakat. Serta seluruh pejabat tinggi pratama dan administrator belum mendapat surat undangan dari sekretariat DPRD Pesbar.

“Biasanya kalau akan menggelar paripurna seluruh SKPD atau pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemkab Pesbar mendapat undangan dari sekretariat DPRD,” ujar Ariswandi.

Selain belum mencapai kata sepakat, seluruh SKPD dan pejabat yang ada di Pesbar belum menerima undangan dari sekretariat DPRD setempat, tegasnya.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here