Laporan : Agus Setiawan
Wartawan Tinggal Di Pesisir Barat, Lampung
PESISIR BARAT – Berawal dari pernyataan Ketua DPRD Pesisir Barat Piddinuri dibeberapa media online beberapa waktu lalu yang mendorong agar kepolisian, kejaksaan dan BPK RI Lampung mengambil langkah tegas terhadap Peratin (Kepala Desa) yang disinyalir menyalahgunakan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Seribuan anggota perangkat desa (pekon) turun kejalan menggelar aksi damai dihalaman kantor DPRD setempat, Senin (11/2).

Informasi yang dihimpun menyebutkan, aksi damai dilakukan agar wakil rakyat memperbaiki kinerjanya. Selain itu, aksi damai digelar agar BPK RI Lampung turun ke Pesisir Barat untuk mengaudit penggunaan beberapa kegiatan DPRD.

BACA JUGA  Selamat Memilih RHAM

Lalu apakah aksi damai yang digelar ribuan perangkat pekon itu akan memecahkan persoalan. Atau aksi damai akan menjadi sebuah tanda engganya para Peratin dikritisi oleh wakil rakyat yang memang tugasnya melakukan pengawasan.

IKLAN

Ada baiknya sebelum melakukan “perlawanan” para Peratin yang tergabung dalam wadah Apdesi (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) terhadap DPRD dilakukan, Apdesi intropeksi diri.

BACA JUGA  Menakar Modal Prabowo-Jokowi

Sebab sekali lagi salah satu tugas dan pungsi anggota legislatif adalah melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari uang negara.

Atau,ini satu pertanda “matinya” salah satu pungsi DPRD. Lalu siapa yang diuntungkan terhadap aksi damai itu?, entahlah yang jelas Pesisir Barat akan mengalami malu. Sebab dunia luar melihat dan menilai betapa Negeri Sai Batin dan Para Ulama julukan Pesisir Barat tidak pernah damai.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here