APBD P 2025, Gubernur Perhatikan Sumbang Saran DPRD agar Ekonomi Lampung Bertumbuh

Rabu, 20 Agustus 2025 | 08:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDARLAMPUNG– Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat II tentang Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (19/8/2025).

Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah dibahas mulai dari Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS kepada DPRD, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD beserta Nota Keuangan, sampai dengan Persetujuan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Gubernur dan Pimpinan DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD.

Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat Il ini adalah hasil kesepakatan akhir pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan oleh Komisi dan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Adapun Rapat Paripurna ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas, sekaligus dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 setelah melalui pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung bersama Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung, disepakati sebagai berikut :

Baca Juga:  Lantik Bupati Lampung Tengah, Gubernur Mirza Dorong Penguatan Lumbung Pangan dan Hilirisasi Pertanian

1. Pendapatan Daerah pada APBD Murni semula direncanakan Rp7,557 Triliun bertambah sebesar Rp152,595 Miliar atau menjadi Rp7,710 Triliun.

2. Belanja Daerah pada APBD Murni semula direncanakan sebesar Rp7,632 Triliun bertambah sebesar Rp147,493 Miliar atau menjadi Rp7,780 Triliun.

3. Defisit anggaran yang berasal dari selisih antara pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp69,897 Miliar. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2024.

Adapun SiLPA tersebut sebagian besar merupakan sisa dana dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2024.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Lampung, khususnya Badan Anggaran dan Komisi-Komisi, atas dedikasi, kerja keras, serta perhatian terhadap kepentingan masyarakat Lampung dalam proses penyusunan dan pembahasan Raperda Perubahan APBD ini.

Gubernur kemudian menyebutkan rekomendasi-rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan akan menjadi perhatian dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan memberikan manfaat kepada masyarakat dan pembangunan di Provinsi Lampung.

Baca Juga:  Tugas Perguruan Tinggi Perkuat Ekonomi Daerah

Gubernur juga menekankan perihal perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

“Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan yang terjadi, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan, agar pengelolaan keuangan daerah tetap efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.

Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, kata Gubernur, akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi Perda dan Pergub Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.


Penulis : Anis


Editor : Rudi A


Sumber Berita : Kominfo-DPRD

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Soal Calon Wapres Pengganti Gibran , Dasco : Suka Makan Pempek 
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
Ketua TP PKK Lampung Buka Cabor E-Sport Porprov 2026, Ajak Generasi Muda Berprestasi*
Houthi Klaim Serang Jalur Pipa Minyak Arab Saudi
Forum Mitra Praja, Lampung Dorong ‘Pangan Tangguh, Pariwisata Tumbuh’
Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai Rp 1.300 T
PBB: Operasi Militer Israel Picu Pengungsian Palestina dari Deir al-Balah di Gaza
Majelis Taklim Nurul Anshor Lampung Gelar Tausyiah Kebangsaan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 16:32 WIB

Soal Calon Wapres Pengganti Gibran , Dasco : Suka Makan Pempek 

Kamis, 19 November 2026 - 16:27 WIB

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Kamis, 19 November 2026 - 15:47 WIB

Ketua TP PKK Lampung Buka Cabor E-Sport Porprov 2026, Ajak Generasi Muda Berprestasi*

Kamis, 19 November 2026 - 15:21 WIB

Houthi Klaim Serang Jalur Pipa Minyak Arab Saudi

Kamis, 19 November 2026 - 15:16 WIB

Forum Mitra Praja, Lampung Dorong ‘Pangan Tangguh, Pariwisata Tumbuh’

Berita Terbaru

Berita Utama

Soal Calon Wapres Pengganti Gibran , Dasco : Suka Makan Pempek 

Kamis, 19 Nov 2026 - 16:32 WIB

Berita Utama

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Kamis, 19 Nov 2026 - 16:27 WIB



Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarea (atas, kedua dari kanan), menyampaikan pernyataan di Sanaa, Yaman, pada 2 Mei 2025. (Xinhua/Mohammed Mohammed)

Berita Utama

Houthi Klaim Serang Jalur Pipa Minyak Arab Saudi

Kamis, 19 Nov 2026 - 15:21 WIB