BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo
BANDAR LAMPUNG – Anggota DPD RI dapil Lampung Andi Surya bertemu dengan 250 buruh pelabuhan Panjang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bersatu Buruh Kecamatan Panjang (FMB-KPP) berdatangan ke Kantor Perwakikan DPD RI di Jl. Patimura Teluk Betung,Kamis (4/10).

Dipimpin oleh Nurdin dan Agus, selain bertemu Andi Surya, mereka juga diterima di tempat yang sama oleh ‘Pengacara Rakyat’ Wahrul Fauzi Silalahi (WFS) dan aktivis buruh Lampung Ubaidillah.

“Kami melaporkan kepada Pak Andi Surya keberadaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang sudah menyalahi undang-undang buruh hingga memelintir Keputusan Menteri Perhubungan no 35/2007 tentang tarif bongkar muat pelabuhan.” Ujar Nurdin.

Selain itu dikatakan Nurdin dalam uraiannya di depan forum, bahwa Koperasi TKBM yang sudah lebih 25 tahun dipimpin oleh Sainin sudah bertindak seperti kerajaan di pelabuhan. Koperasi ini seperti dinasti, turun temurun dari orang tua Sainin kepada Sainin, selanjutnya barangkali akan diwariskan kepada anaknya.

BACA JUGA  Cepat Kucurkan Bantuan buat NTT!

Kami tidak masalah jika buruh diurus dengan baik, namun kenyataannya hak-hak kami dikebiri seperti; pembayaran tarif yang sesukanya, tidak diberi tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan hari tua dan lain sebagainya.

“Koperasi TKBM yang dipimpin Sainin telah mengeksploitir buruh, menyengsarakan kami, melanggar ad art koperasi, dan menurut kami ini adalah pelanggaran hak-hak azazi buruh sebagai manusia”. Urai Nurdin.

Menanggapi hal itu, Andi Surya menyatakan jika benar apa yang dilaporkan oleh perwakilan buruh panjang ini, maka ini persoalan serius.
“Saya mendapat informasi bahwa Koperasi TKBM ini mengelola anggaran puluhan milyar setiap tahun. Namun akuntabilitasnya patut diragukan dg adanya laporan para buruh ini,” katanya.

“Saya juga mendengar tahun 2009 pimpinan koperasi TKBM ini pernah dilapor para buruh ke Polda Lampung namun kasusnya mandeg, tidak ditindaklanjuti, juga pada 2018 ini ada berita yang menyatakan bahwa Koperasi TKBM menunggak dana BPJS utk buruh sejumlah Rp 1.6 milyar,” tambah Andi.

BACA JUGA  BKSP Dorong Pariwisata Indonesia Kelas Dunia

Menurutnya fakta-fakta ini menjadi jalan masuk bagi aparat hukum dan parlemen untuk melakukan penyelidikan terhadap Koperasi ini.

Selanjutnya Andi Surya menyebutkan, bahwa patut diduga ada penyalahgunaan lembaga koperasi untuk kepentingan sekelompok orang atau pribadi yang menjadi pengurus Koperadi TKBM ini.

“Saya pikir, fenomena ini juga terkait keberadaan KSOP pelabuhan atau Syahbandar. Saya meyakini, KSOP mengetahui hal ini namun saya tidak paham kenapa ketidakadilan terhadap buruh yang telah berlangsung puluhan tahun ini terkesan didiamkan saja,” tegas Andi.

Oleh karenanya, persoalan buruh ini akan Andi bawa ke tingkat nasional untuk membentuk tim analisis badan akuntabitas publik DPD RI yang akan melibatkan kementerian terkait, aparat hukum, baik kejaksaan, kpk dan kepolisian.

Pertemuan itu ditutup dengan penyerahan berkas laporan pangaduan dari perwakilan buruh kepada Andi Surya dan Wahrul Fauzi Silalahi.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here