BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo

GORONTALO – Wakil Ketua MPR Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA, melakukan serap aspirasi ke Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tentang wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan dihidupkannya kembali Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN). Serap aspirasi ini untuk mendapat masukan yang utuh apakah payung hukum PPHN melalui UUD NRI 1945 sehingga harus dilakukan amandemen UUD atau cukup dengan Undang-Undang (UU).

“Karena itu saya berkomunikasi dengan melakukan serap aspirasi ke gubernur, bupati, dan walikota. Sebab mereka menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah,” kata Sjarifuddin Hasan dalam serap aspirasi yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur di Gorontalo, Rabu (5/5/2021). Serap aspirasi ini dihadiri Gubernur Gorontalo Drs. H. Rusli Habibie dan jajaran Pemda Provinsi Gorontalo serta tokoh masyarakat dan Staf Khusus Wakil Ketua MPR Jafar Hafsah.

BACA JUGA  Pertumbuhan Ekonomi 7%, tak Realistis

Syarief Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, menjelaskan MPR saat ini sedang melakukan kajian mendalam tentang wacana menghidupkan kembali GBHN. “Hipotesanya adalah agar pembangunan nasional lebih terarah dan terukur, serta berkesinambungan. Selain itu rencana pembangunan antara pusat dan daerah memiliki sinergi,” jelasnya.

BACA JUGA  Kudeta Preseden Buruk bagi Demokrasi

Namun, muara untuk menghidupkan kembali haluan negara adalah dengan melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Dalam rapat pimpinan MPR, Syarief Hasan menegaskan bahwa jangan terburu-buru melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. “Karena itu saya mengusulkan untuk melakukan kajian mendalam menyangkut perubahan UUD. Sebab, di masyarakat masih terjadi pro dan kontra,” papar Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.##

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here