BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo
BANTEN – Wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945, juga menjadi perhatian Kelompok DPD di MPR. Untuk membahas rencana itu, mereka menggelar ‘Diskusi Publik’. Acara yang diselenggarakan di Tangerang, Banten, 10 September 2021, tidak hanya dihadiri oleh anggota DPD namun juga para pakar di bidangnya.

Ketua Kelompok DPD di MPR, Tamsil Linrung mengungkapkan wacana terkait amandemen UUD berawal ketika MPR Periode 2014-2019 mengeluarkan tujuh rekomendasi. Tujuh rekomendasi itu disebutkan oleh mantan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), Penataan Kewenangan MPR, Penataan Kewenangan DPD, Penataan Sistem Presidensial, Penataan Kekuasaan Kehakiman, Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Hukum Negara, dan Pelaksanaan Pemasyarakatan Nilai-Nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Ketetapan MPR.

BACA JUGA  Dukung UMKM, 13 Produk Crossborder Dilarang Masuk RI

Saat ini dikatakan oleh Tamsil Linrung, wacana amandemen kuat terdengar di masyarakat terutama untuk masalah PPHN. Menurutnya ada dinamika dalam masalah PPHN, apakah landasan hukumnya tertuang dalam UUD atau lewat undang-undang atau Ketetapan MPR. “Bila landasan hukumnya dituangkan dalam UUD maka perlu dilakukan amandemen,” tuturnya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah, Tamsil Linrung mendengar aspirasi dari rakyat. Saat bertemu dengan masyarakat, diakui mereka juga mengikuti perkembangan politik ketatanegaraan terutama soal rencana amandemen. “Masyarakat mempertanyakan tentang wacana jabatan periode diperpanjang menjadi 3 periode atau pengunduran pemilu”, ungkapnya. “Banyak pertanyaan muncul demikian di tengah masyarkat”, tambahnya.

BACA JUGA  DPD Gelar Fit And Proper Test 62 Calon Anggota BPK RI

Mendengar pertanyaan seperti demikian, anggota DPD dari Sulawesi Selatan itu heran sebab wacana terkait masa jabatan presiden menjadi 3 periode, tak masuk dalam rekomendasi yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh MPR Periode 2014-2019. “Kita mendengar aspirasi masyarakat dan mereka mengatakan hal demikian jangan sampai terjadi”, paparnya.##

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here