Laporan : Ilham/CJ
BANDARLAMPUNG – Tokoh masyarakat Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie, terus mengikuti polemik tempat wisata Pulau Tegal Mas. Tokoh yang menginisiasi pemekaran Kabupaten Pesawaran tersebut menilai keberadaan kawasan pariwisata itu hanya merugikan berbagai pihak.

Dia minta pemerintah menolak permohonan izin PT. Tegal Mas mengingat kerugian yang akan menjadi lebih besar lagi. Baik dari sisi kerusakan lingkungan, sosial-budaya, ekonomi kemasyarakatan, hukum, maupun kepemilikannya.

“Buat malu saja, katanya Thomas (pengelola PT Pulau Tegal Mas Island) pengusaha bonafide, kok sampai ditegur Pemerintah Kabupaten belum bayar pajak,” ujar Alzier Dianis Thabranie.

“Sebagai warga Pesawaran, kami meminta agar KLH, KKP & BPN serta tentunya KPK menindak tegas pengelolanya. Penyegelan tidak efektif karena pihak pengelolanya terkesan tak peduli, termasuk alas haknya,” katanya.

Selain menimbulkan citra tak baik pengusaha pariwisata lokal, apa yang telah dilakukan pengelola Pulau Tegal Mas merugikan nelayan, merusak lingkungan hidup, serta bisa mengganggu kawasan perairan pertahanan Armada Barat.

BACA JUGA  Arinal: Pengurus KONI Mampu Bawa Perbaikan Keolahragaan Di Lampung

“Banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya bagi masyarakat dan pemerintah. Termasuk citra pengelolaan pariwisata di Provinsi Lampung,” katanya.

Pemerintah tak ada pemasukan sama sekali sejak setahun lalu, baik perijinan apa lagi PAD. Yang ada malahan, lingkungan hidup rusak, bukit digerus dan pantai magrove direklamasi tanpa izin.

Terumbu karang yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh dan biota laut sekitar Pulau Tegal terganggu oleh aktivitas pariwisata yang tanpa studi kelayakan lebih dulu.

“Warga yang selama ini memiliki tempat wisata gratis dengan alam yg benar-benar alami akhirnya tidak bisa menikmati wisata alam yang alami. Mereka kini harus membayar hancurnya lingkungan hidup,” katanya.

Menurut Alzier, Pengelola Pulau Tegal Mas hanya merugikan para nelayan yang turun-temurun mengais rezeki pada kawasan tersebut. Bahkan negara pun tak memperoleh masukan apa-apa bahkan “dikangkangi” pengelolaanya lewat pengabaian aturan.

BACA JUGA  Mulai Hari Ini Mobil Masuk Tol Bakter Lampung Bayar

“Negara malah dirugikan karena pengrusakan lingkungan dan mengeluarkan biaya untuk menginspeksi dan menyegel dua titik kerusakan pantai dan hutan mangrove serta penggerusan perbukitan,” tuturnya.

Ada lagi, hak orang lain terampas. “Saya dari dulu paham bahwa sebagian besar tanah Pulau Tegal miliki Pak Babay Chalimi yang lebih dikenal sebagai Babay Andatu,” katanya.

Lalu, sebagian pulau yang dibeli Babay dan diperkuat dengan pernyataan kompensasi empat aset sita jaminan yang sudah diputuskan Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Sepeti diketahui Mabes Polri memastikan bukan hanya soal perizinan Pulau Tegal Mas saja yang diduga bermasalah. Tapi ada pelanggaran lain yang kini diselidiki. Kepastian ini ditegaskan Karokorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here