BERBAGI

Laporan: Danis Mulya
BANDAR LAMPUNG – Sembilan fraksi di DPRD Lampung menyetujui rancangan Perubahan APBD 2018. Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung Pembicaraan Tingkat I Dalam Rangka Pemandangan Umum dari  Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Perubahan APBD Lampung Tahun Anggaran 2018,  Selasa 25-09-2018

Pimpinan sidang paripurna Ismet Roni mengatakan sembilan fraksi menyetujui dan sudah menyampaikan pandangan umumnya.  Selanjutnya akan dilakukan pembahasan di Komisi,  dan 28 September 2018 paripurna tahapan kedua yakni pembacaan putusan APBD Perubahan 2018.

“Meski terjadi sedikit keterlambatan,  kita sepakat keterlambatan pembahasan APBD Perubahan 2018 dari pihak eksekutif dalam menelaah dan menata draf rancangan Perubahan APBD 2018,”kata dia

APBD Perubahan 2018 sudah dibahas melalui badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah kemarin. “Telah dibahas secara alot,  dan hari ini pandangan umum fraksi-fraksi,”ujarnya.

Pihaknya meminta agar sektor pertanian harus lebih ditingkatkan dan pengguna dana lebih diutamakan untuk kepentingan rakyat dan diharapkan Gubernur bisa memperhatikan semua yang diinginkan fraksi melalui pandangannya. “Minta kepada eksekutif agar anggaran bisa digunakan bersentuhan langsung kepada masyarakat, “imbuhnya.

BACA JUGA  Lasqi Lampung 5 Besar Nasional

Pj Sekprov Lampung Hamartoni Ahadis mengatakan pada 28 September mendatang, APBD Perubahan akan ditetapkan. “Insyaallah kita lakukan penetapan APBD Perubahan 2018 dan final, “imbuhnya.

Dijelaskannya,  target Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 menjadi sebesar  Rp7.935.916.843.959,20  atau meningkat 5,7 persen.

Proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp3.565.784.165.917,41 atau meningkat sebesar 12,15 persen; Dana Perimbangan sebesar Rp4.334.064.324.350,00 atau meningkat sebesar 0,97 persen; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp36.068.353.691,79 atau meningkat sebesar 1 persen.

Kedua, Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar  Rp8.579.986.296.817,41 yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar  Rp4.941.764.768.938,41 dan Belanja Langsung sebesar Rp3.638.221.527.879,00.

Berdasarkan kondisi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebagaimana tersebut diatas, maka Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 mengalami defisit sebesar Rp644.069.452.858,21.

BACA JUGA  Riana Sari Bangkitkan Industri Kopi Lampung

Ketiga,  potensi pembiayaan daerah netto pada Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp644.069.452.858,21 yang digunakan untuk menutupi defisit Belanja Daerah.

Struktur Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 terdiri atas penerimaan pembiayaan yang bersumber dari silpa sebesar Rp54.229.452.858,21, Pinjaman Daerah Rp600.000.000.000, dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp10.160.000.000, yang digunakan untuk Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.

Fraksi Partai Gerindra menyatakan perlunya optimalisasi belanja daerah agar memberi dampak pada kesejahteraan daerah. Golkar pun memandang KUA PPAS Perubahan APBD sama.

Paripurna dipimpin oleh Ismet Roni,  sementara  Pemerintah Provinsi Lampung diwakili oleh Pj Sekprov Lampung Hamartoni Ahadis. Diharap defisit anggaran dapat ditutup melalui silpa. Dan pinjaman daerah 600 M harus dikelola dan diimplementasikan dengan baik dan benar.[adv]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here