BERBAGI

AKADEMISI berbeda pandangan dengan para politisi PAN, Golkar dan PKB yang menolak Pansus Politik Uang. Eddy Rifai misalnya, pengajar di Fakultas Hukum Unila menjelaskan bahwa money politics pada kontestasi pilgub kemarin amat terang benderang. Dan jelas terstruktur sistematis dan masif di beberapa kabupaten/kota di Lampung.

“Jadi menurut saya DPRD memang berwenang untuk membentuk pansus itu. Karena kalau kita lihat dari fungsi pengawasan DPRD. Makanya dalam kawasan fungsi pengawasan itu, DPRD dapat mengawasi lembaga – lembaga yang ada di Lampung seperti Bawaslu maupun KPU,” ujarnya.

BACA JUGA  Tuba Barat Petahana Unggul

Nada yang sama juga disampaikan akademisi Unila lainnya, Dr. Dedi Hermawan. Menurut Dedi, Pansus Money Politics Pilgub Lampung oleh DPRD Lampung dinilai tepat. Mengingat, DPRD Lampung lembaga yang bertanggung jawab terhadap proses demokrasi yang lebih baik.

BACA JUGA  Lesla Menangi Herman HN-Sutono

“Saya memandangnya fenomena pansus itu tidak hanya sekadar dalam konteks normatif tupoksi yang standar, karena DPRD juga aktor yang ikut menjaga demokrasi,” urainya.[*/vona/lintas]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here