JAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut pengelolaan keuangan negara menunjukkan tren yang semakin baik. Hal itu disampaikannya setelah melakukan silaturahmi kebangsaan dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR 2026,
Muzani mengatakan, pertemuan dengan pimpinan BPK menjadi bagian dari rangkaian silaturahmi kebangsaan antar-lembaga negara menjelang Sidang Tahunan MPR yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 14 Agustus 2026.
“Alhamdulillah hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat bersilaturahmi dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan,” kata Muzani didampingi Ketua BPK Isma Yatun kepada awak media, di Gedung BPK Jakarta, seusai pertemuan dengan pimpinan BPK.
Dalam pertemuan tersebut, MPR dan BPK membahas sejumlah hal, termasuk persiapan menjelang penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR.
Muzani mengatakan, salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah laporan kinerja tahunan pemerintah yang nantinya disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR.
Menurut dia, pertemuan dengan BPK penting untuk memperoleh gambaran mengenai hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
“Kami berharap dari dalam diskusi itu nanti ketika akan menyampaikan laporan kinerja tahunannya yang akan dibacakan oleh Presiden Republik Indonesia di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat,” ujar Muzani.
Tren Opini WTP Makin Positif
Selain membahas persiapan Sidang Tahunan MPR, Muzani mengatakan pertemuan tersebut juga membahas perkembangan hasil pemeriksaan BPK terhadap kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara, BPK memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk pada kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Muzani menyebut terdapat kecenderungan positif dalam hasil pemeriksaan BPK. Menurut dia, semakin banyak pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kementerian, dan lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Tadi kami banyak berdiskusi sebagai lembaga audit negara yang diberi kewenangan untuk memberi audit atas kinerja kementerian, pemerintah daerah,” kata Muzani.
Ia menyebut tren meningkatnya perolehan opini WTP merupakan kabar baik bagi tata kelola keuangan negara.
Menurut Muzani, opini WTP menunjukkan adanya kesesuaian antara bukti dan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
“WTP itu adalah kesesuaian antara bukti keuangan dengan akuntansi standar pemerintah,” ujarnya.
MPR Dorong Pengelolaan Keuangan Negara Semakin Akuntabel
Muzani berharap tren positif tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Ia menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang semakin akuntabel, efektif, dan efisien.
Menurut dia, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara diperlukan agar penggunaan anggaran pemerintah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Artinya penyelenggaraan keuangan negara telah dilakukan dengan baik dan bagus. Mudah-mudahan ke depan akan makin akuntabel dan akan semakin efektif dan efisien dari pengelolaan keuangan negara,” kata Muzani.
Pertemuan antara MPR dan BPK tersebut menjadi bagian dari rangkaian komunikasi antarlembaga negara menjelang Sidang Tahunan MPR 2026. Agenda tersebut menjadi momentum penyampaian laporan kinerja lembaga negara serta pidato Presiden Republik Indonesia di hadapan MPR. (*)
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Desty
Sumber Berita : MPR RI
