BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Musisi Ahmad Dhani diruang kerjanya yang. mengadukan kejanggalan dalam penyidikan kasus pencemaran nama baik yang menjeratnya.

” Selain ke Fadli, saya akan mengadukan masalahnya itu ke Komisi III DPR meminta waktu audiensi dalam rangka melaporkan proses penyidikan yang dilakukan di Polda Jawa Timur,” tegas Dhani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/12).

Ia menjelaskan, dalam penyidikan kasus pidana pencemaran nama baik melalui transmisi elektronik, seharusnya yang dihadirkan saksi ahli dari Kominfo pusat. Tapi realitanya hanya dihadirkan saksi ahli dari Kominfo provinsi.

“Kemarin proses saya menjadi tersangka, karena saksi ahlinya kurang kompeten karena diambil Kominfo provinsi, harusnya menurut yang diisyaratkan undang-undang mencari saksi ahli dari Kominfo pusat,” ujar Dhani.

BACA JUGA  Bamsoet: Soal Sabu ' Kontainer'; Usut Tuntas!

Ia pun berhasil mendapat izin dari dirjen untuk membawa saksi ahli Kominfo pusat. Saksinya pun bukan saksi ahli ITE, tapi saksi ahli hukum ITE.

“Kami bawa ke Surabaya dengan harapan ditanyai hal-hal yang berkaitan pokok perkara. Tapi saksi ahli kami tidak ditanyai yang berkaitan dengan ahli perkara. Ya itu memang hak penyidik, saya cukup kesal. Dan saya merasa penyidikan ini gimana caranya supaya saya jadi tersangka dan terdakwa di pengadilan,” ungkap Dhani.

Padahal, ia menjelaskan telah mendatangkan saksi ahli hukum untuk ditanya apakah kasusnya masuk unsur pidana yang diisyaratkan pasal 27 UU ITE.

BACA JUGA  Bamsoet: RUU Keamanan-Ketahanan Siber Diharapkan Mampu Tangkal Ancaman Siber Multidimensi

“Harusnya penyidik bertanya apakah yang dilakukan mas Ahmad Dhani masuk unsurnya. Tapi ternyata enggak ditanyai,” kata Dhani.

Ia mengakui memang yang dilakukan penyidik terhadap saksi ahli yang hadir bukan pelanggaran prosedur. Tapi ia merasa ada kejanggalan. Ia berharap bisa melaporkan ke Komisi III DPR agar memanggil Kasubdit Polda Jatim.

“Ditanyai dimintai keterangan kenapa enggak ditanya, meski hak penyidik, tapi kita tetap merasa hak-hak penyidik melanggar rasa keadilan saya,” jelas Dhani.

Ia menegaskan upayanya itu bukan intervensi hukum. Tapi ia ingin agar ada yang meluruskan jalannya hukum pidana yang dilakukan penyidik.

“Meluruskan bukan bengkokin, saya bermaksud Komisi III luruskan supaya jangan bengkok keadilan dalam acara pidana,” pungkasnya.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here